Oleh Adi Arwan Alimin
KITA bayangkan sejenak. Tidak ada kapal asing bermeriam yang tampak bongsor berlabuh di perairan Sulawesi. Tidak ada pula benteng batu yang menghadap laut dengan meriam siap menyalak. Tidak juga monopoli rempah yang memutus jalur dagang lokal selama berabad-abad.
Bayangkan juga jika Vereenigde Oostindische Compagnie, si raksasa bersenjata dari Amsterdam itu tak pernah menemukan jalan ke sini. Atau jika pemerintahan Hindia Belanda tak pernah mengikat Nusantara dalam kontrak-kontrak dengan para pangeran yang terus ingin menjaga kuasanya atas nama rakyat.
Lalu pertanyaannya, apa yang terjadi pada Mandar sebagai satu titik itu? Apakah kita hanya tetap menjadi pelaut tangguh seperti yang ditulis hari ini, atau justru jauh lebih besar dari yang pernah kita berani bayangkan?
Mandar sesungguhnya sudah maritim sebelum dunia luar menyadarinya. Ada kesalahpahaman yang terus berulang dalam cara kita membaca sejarah: seolah kejayaan maritim Nusantara baru dimulai ketika bangsa Eropa tiba dan mencatatnya.
Seolah sesuatu baru ada setelah ditulis dalam laporan dan arsip orang asing. Padahal jauh sebelum itu, leluhur kita di Mandar telah menjadikan laut sebagai halaman depan rumah mereka. Bukan sebagai batas, melainkan sebagai jalan raya yang menghubungkan pulau-pulau dan daratan.
Mereka tidak pernah menunggu kapal asing untuk tahu cara berlayar. Mereka telah lama mengenal Lete, Baqgo, Palari, dan Padewakang, armada kapal yang bukan sekadar perahu penangkap ikan, melainkan kendaraan peradaban. Sekali waktu menjadi kapal perang pula.
Padewakang, khususnya bukti ambisi besar itu. Kapal layar berkapasitas muatan besar ini mampu menembus rute antarpulau, dari ujung barat hingga timur Nusantara. Bukan moda kapal pesiar yang menjangkau pesisir antar labuhan saja. Tetapi hakikatnya mewakili sebuah pernyataan sejarah bahwa orang Mandar tidak pernah berpikir kecil tentang laut.
Sandeq memang indah dan cepat dan telah menjadi ikon yang dikenal dunia. Namun sebelum perahu bercadik itu menari di atas ombak, padewakang dan yang lain telah lebih dahulu mengarungi laut dalam. Artinya, fondasi maritim Mandar jauh lebih tua dan lebih kuat dari yang sering kita sadari.
Mandar tidak dibangun sebagai kerajaan tunggal yang kaku dan hierarkis. Kita mengenal Pitu Ba’ba Binanga dan Pitu Ulunna Salu—dua konfederasi yang membentuk tubuh politik Mandar secara unik. Ini bukan kelemahan struktural tetapi kecanggihan pikiran dan visi masa depan nenek moyang.
Mereka lahir dari musyawarah sebagai mekanisme pengambilan keputusan, dan hidup dalam otonomi lokal yang lentur, dan solidaritas regional tanpa sentralisme mutlak. Tiga pilar ini memberi Mandar kemampuan adaptasi yang tidak dimiliki banyak kerajaan tetangga yang mungkin lebih besar namun tak aman dari kerapuhan.
Bayangkan jika struktur ini tumbuh bebas dari tekanan monopoli. Itu bisa saja berevolusi menjadi “Dewan Maritim Mandar”, semacam lembaga niaga-diplomatik yang mengatur jalur pelayaran, menetapkan standar perdagangan, dan menjaga keamanan laut. Sementara Eropa membangun perusahaan dagang berbasis saham dan kontrak paksa, orang Mandar telah membangun jaringan dagang berbasis kepercayaan dan reputasi.
Melalui Perjanjian Bongaya, VOC mengunci ruang gerak kerajaan-kerajaan lokal di daratan Sulawesi Selatan. Bukan hanya wilayah yang diambil, tetapi imajinasi tentang kemungkinan pun mereka persempit. Perdagangan yang berabad lampau amat cair menjadi beku oleh monopoli.
Tanpa kuasa tak terbatas itu, Mandar memiliki posisi geografis yang ideal sebagai penghubung antara Kerajaan Gowa dan Bone, sebagai mitra aktif dengan jaringan Kalimantan dan Maluku, sebagai bagian dari penjaga Selat Makassar yang menjadi urat nadi perdagangan regional.
Orang Mandar tidak hanya berlayar untuk mencari ikan mereka juga berdagang. Mereka bermigrasi membangun diaspora di banyak pelabuhan Nusantara jauh sebelum ada konsep “kota pelabuhan modern.” Laut bagi mereka bukan ruang yang diawasi meriam, melainkan ruang negosiasi, pertukaran, dan pertemuan peradaban. Tanpa kolonialisme, jaringan itu mungkin tumbuh jauh lebih kuat dan lebih mandiri.
Mari kembali ke semangat Lete, Baqgo, Palari, dan Padewakang. Keempat jenis kapal layar ini bukan sekadar teknologi transportasi tetapi ccermin dari cara berpikir suatu masyarakat tentang dirinya sendiri. Dalam sejarah alternatif tanpa kolonialisme, kapal seperti padewakang bisa saja berkembang menjadi armada niaga konfederas bukan semata armada perang, tetapi armada penjaga kepercayaan.
Bengkel kapal di pesisir Mandar bisa menjadi pusat inovasi desain layar dan navigasi. Para nakhoda dan tukang kayu bisa berkumpul setiap siklus muson untuk membahas teknologi baru, berbagi peta, dan menyempurnakan rute.
Modernitas maritim bisa lahir secara organik dari sini bukan karena tekanan dan peperangan gaya Eropa, melainkan karena kebutuhan internal dan logika dagang Nusantara sendiri.
Kolonialisme tidak hanya merampas wilayah namun juga merampas model ekonomi. Monopoli harga, kontrol produksi, dan pajak yang menguras telah mengubah sistem ekonomi yang semula cair menjadi alat ekstraksi yang melayani kepentingan asing.
Tanpa itu, Mandar mungkin berkembang dengan pola ekonomi yang lebih organik, perdagangannya bebas antarpulau, diversifikasi komoditas, dan yang paling khas—solidaritas risiko di antara sesama pelaut. Jika satu kapal karam, konfederasi membantu membangun kembali. Jika satu pelabuhan terganggu, jaringan lain menopang.
Ini bukan romantisasi. Banyak komunitas maritim Nusantara memang bertumpu pada solidaritas kolektif sebagai fondasi ekonominya. Perbedaannya, tanpa kolonialisme, solidaritas itu tidak akan tergantikan oleh sistem administrasi yang lebih sibuk mengurus stempel dan arsip daripada memahami ombak dan angin.
Tanpa Kolonialisme, apakah Mandar pasti makmur? Tidak juga begitu, kita perlu jujur tentang ini. Tanpa Belanda bukan berarti tanpa konflik. Persaingan antar-kerajaan tetap ada. Kekuatan kolonial lain—Portugis, Inggris, atau bahkan ekspansi dari kekuatan Asia lainnya—bisa saja mencoba masuk. Fragmentasi semacam itu tetap mengandung risiko.
Sejarah tidak pernah berjalan dalam garis lurus menuju kemakmuran. Namun satu hal yang mungkin berbeda secara mendasar adalah mentalitas. Mandar mungkin tumbuh sebagai masyarakat yang identitasnya benar-benar berakar pada laut—bukan pada gaya birokrasi kolonial. Kita mungkin dikenal bukan sebagai wilayah administratif yang dikelola dari jauh, tetapi sebagai bangsa pelaut yang mengatur sendiri jalur dan hukum perniagaannya.
Sejarah kolonial mengajarkan satu paradoks yang menyedihkan, ketika kertas perjanjian sering kali lebih menakutkan daripada badai. Kita telah banyak belajar monopoli tidak datang lewat ombak tetapi datang lewat tanda tangan dan materai.
Namun sekali lagi, bayangkan jika tidak ada monopoli itu. Bayangkan laporan seorang pelaut asing yang mencoba memahami Mandar:
“Mandar sulit dipahami dengan cara biasa. Mereka tidak tunduk pada satu raja tunggal, tetapi pada kesepakatan yang terus-menerus diperbarui. Laut bagi mereka bukan milik siapa-siapa, tetapi tanggung jawab bersama. Kami tidak tahu cara bernegosiasi dengan masyarakat yang pemimpinnya dipilih, bukan diwarisi.”
Lalu mungkin, tanpa disadari, dunia akan menyebut Mandar sebagai salah satu republik laut Nusantara—meski orang Mandar sendiri tidak pernah memerlukan kata “republik” untuk menjelaskan apa yang sudah mereka jalani. Mengapa imajinasi itu masih relevan dengan hari ini.
Kita tentu tidak bisa menghapus sejarah kolonial yang telah membentuk Indonesia modern—termasuk batas-batasnya, birokrasinya, bahkan cara kita berpikir tentang diri sendiri. Namun membayangkan kemungkinan lain bukan sekadar nostalgia.
Kita sedang melatih kejujuran intelektual bersama bahwa kita pernah memiliki sistem maritim yang mandiri, bahwa tradisi pelayaran Mandar bukan warisan kecil yang kebetulan bertahan, dan bahwa identitas moyang kita sebagai pelaut jauh lebih tua dari setiap label administratif yang pernah dilekatkan pada muruah Mandar.
Di tengah krisis ekonomi, migrasi besar-besaran, dan melemahnya identitas maritim di kalangan generasi muda, pertanyaan ini menjadi sangat relevan. Apakah kita masih mewarisi mental Lete, Baqgo, Palari, dan Padewakang? Ataukah kita sudah terlalu lama berdiri di darat, lupa membaca angin?
Sejarah alternatif ini tidak ditulis untuk menolak kenyataan. Tetapi diurai untuk menghidupkan kembali rasa percaya diri bahwa sebelum benteng-benteng kolonial berdiri, Mandar telah lebih dulu berdiri di atas geladak kapal, menatap cakrawala tanpa rasa gentar.
Di masa depan, mungkin, ketika kita kembali berbicara tentang poros maritim nasional. Ini tidak sekadar ingin mendaur ulang slogan tetapi sungguh-sungguh mengingat bahwa leluhur kita sudah lama menjadi republik angin. Mereka ikut memintal corak arus pelayaran di Nusantara dan melawan penjajahan dari barat.
Penulis bertemu sejumlah pelaut tua di Baqbabulo, Majene. Dari kornea mereka saya membaca ketangguhan, menyimak riwayat, dan menyelami kearifan pada laut. Mereka tetap bangga sebagai bangsa maritim walau layar telah lama berganti mesin di lautan. (*)
: redaksi@mandarnesia.com