Masyarakat tidak membutuhkan wakil gubernur yang hanya berhasil memenangkan kontestasi politik. Masyarakat membutuhkan pemimpin yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan mereka.
PAW Wakil Gubernur Sulawesi Barat seharusnya menjadi momentum untuk mempertemukan demokrasi prosedural dengan etika kebudayaan. Demokrasi prosedural menjelaskan bagaimana kekuasaan diperoleh sedang etika kebudayaan mengingatkan bagaimana kekuasaan semestinya dijalankan.
Keduanya harus berjalan bersama.
Kita dapat menyebutnya sebagai demokrasi yang berakar pada kebudayaan: sebuah praktik demokrasi yang tidak hanya taat terhadap aturan hukum, tetapi juga menghormati nilai kebersamaan, kehormatan, musyawarah, dan amanah.
Mandarnesia.com berpandangan bahwa siapa pun yang nantinya memperoleh kepercayaan melalui proses PAW harus menyadari bahwa jabatan wakil gubernur bukanlah hak kepemilikan partai, bukan pula warisan keluarga. Jabatan tersebut merupakan amanah publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Akhirnya, pada pemilihan 20 November 2026 bukan hanya ujian bagi Syamsul Samad dan Fatmawati Salim. Ini juga tantangan bagi tujuh partai pengusung, DPRD, dan seluruh ekosistem politik Sulawesi Barat.
Ada 44 anggota DPRD yang akan menggunakan hak pilihnya. Ada ratusan ribu suara masyarakat yang menjadi bagian dari legitimasi lembaga perwakilan. Dan, ada jutaan kepentingan masyarakat Sulawesi Barat yang harus ditempatkan di atas kalkulasi kekuasaan.
Kita boleh berbeda pilihan politik, tetapi tidak boleh kehilangan tujuan bersama.
Sebab, dalam kehidupan masyarakat Mandar, kehormatan bukan semata-mata tentang siapa yang berhasil menduduki tempat terhormat. Kehormatan juga perihal kesanggupan menjaga kepercayaan dan tidak melupakan kepentingan orang banyak.
Kekuasaan mungkin diperoleh melalui pemungutan suara, tetapi kehormatan hanya dapat dirawat melalui amanah dan pengabdian.
Redaksi Mandarnesia.com















