Membaca PAW Wagub Sulbar dari Perspektif Etika Politik dan Nilai Mandar
Catatan Editorial Mandarnesia.com
Pemilihan Wakil Gubernur Sulawesi Barat untuk mengisi sisa masa jabatan 2025–2030 bukan sekadar peristiwa politik untuk menentukan siapa yang akan mendampingi Gubernur Suhardi Duka. Lebih dari itu, proses ini merupakan ujian bagi demokrasi perwakilan, kedewasaan partai politik, integritas lembaga legislatif, dan terutama etika kekuasaan dalam masyarakat yang memiliki akar kebudayaan kuat seperti Mandar.
Kekosongan jabatan setelah wafatnya Salim S. Mengga pada 31 Januari 2026 menghadirkan konsekuensi konstitusional sekaligus politik. Tujuh partai pengusung pasangan Suhardi Duka–Salim S. Mengga harus kembali membicarakan keberlanjutan kepemimpinan yang sebelumnya mereka bangun bersama. Setelah melalui dinamika dan perbedaan pandangan, dua nama akhirnya memasuki proses pemilihan melalui DPRD Sulawesi Barat: Syamsul Samad dari Partai Demokrat dan Fatmawati Salim dari Partai NasDem.
Kita tidak sedang membicarakan pertarungan dua nama semata. Kita sedang menyaksikan bagaimana kekuasaan bekerja, bagaimana kesepakatan politik diuji, dan bagaimana nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat seharusnya menjadi pedoman dalam mengambil keputusan publik.
Demokrasi Tidak Berhenti di Kotak Suara
Ada angka yang menarik dari proses ini: 44 anggota DPRD Sulawesi Barat akan menggunakan hak pilihnya. Mereka merupakan representasi kelembagaan hasil Pemilu Legislatif 2024.
Berdasarkan akumulasi suara pribadi anggota DPRD yang dihitung untuk 44 anggota tersebut merepresentasikan 349.523 suara. Angka ini perlu dipahami sebagai akumulasi suara pribadi para legislator terpilih, bukan jumlah seluruh pemilih DPRD Provinsi dan bukan pula mandat langsung untuk memilih salah satu kandidat.
Satu suara lainnya, milik Syamsul Samad tidak dimasukkan karena menjadi salah satu calon PAW Wakil Gubernur Sulbar.
Namun, angka tersebut memberikan perspektif penting tentang demokrasi perwakilan.
Masyarakat telah memberikan kepercayaan kepada para wakilnya melalui pemilu. Kini, kepercayaan itu memperoleh bentuk lain melalui kewenangan DPRD memilih wakil gubernur sesuai mekanisme perundang-undangan.
Dengan demikian, setiap anggota DPRD tidak hanya membawa kepentingan partai atau fraksinya. Mereka juga memikul tanggung jawab representasi masyarakat dari daerah pemilihan masing-masing.
Demokrasi tidak selesai ketika masyarakat mencoblos. Demokrasi justru terus diuji ketika orang-orang yang dipilih mulai menggunakan kewenangan atas nama rakyat.
Karena itu, pertanyaan publik tidak boleh berhenti pada siapa yang akan memperoleh suara terbanyak. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana kewenangan tersebut digunakan dan untuk kepentingan siapa keputusan itu diambil.















