Ketika Budaya Bertemu Kekuasaan

by

Politik dan Kebudayaan Tidak Bisa Dipisahkan

Sulawesi Barat bukan ruang politik yang tak bernilai. Masyarakat Mandar memiliki khazanah kebudayaan yang membentuk cara memandang kehormatan, kebersamaan, musyawarah, dan tanggung jawab.

Dalam konteks ini, nilai sipamandar dan siriq anna lokkoq dapat menjadi pintu masuk untuk membaca etika politik.

Sipamandar mengandung semangat saling menguatkan. Nilai ini relevan untuk melihat bagaimana tujuh partai pengusung seharusnya memelihara tanggung jawab kolektif setelah memenangkan Pilgub 2024.

Perbedaan pilihan dalam menentukan calon pengganti wakil gubernur merupakan sesuatu yang wajar dalam demokrasi. Akan tetapi, perbedaan itu semestinya tidak menghilangkan kesadaran bahwa mereka pernah membangun kesepakatan politik bersama untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Kebersamaan tidak diuji ketika semua pihak memiliki kepentingan yang sama. Kebersamaan justru menemukan maknanya ketika perbedaan muncul dan setiap pihak bersedia mencari jalan penyelesaian tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.

Sementara itu, siriq anna lokkoq dapat dibaca sebagai landasan refleksi mengenai kehormatan dan martabat dalam kehidupan publik.

Dalam politik, kehormatan tidak semestinya diukur dari kemampuan memperoleh jabatan, menguasai kekuasaan, atau mengumpulkan dukungan. Kehormatan juga harus terlihat dari cara seseorang menjaga kejujuran, menghormati kesepakatan, menerima perbedaan, dan mempertanggungjawabkan keputusan.

Jabatan publik bukan ukuran tunggal kehormatan seseorang. Cara memperoleh dan menjalankan jabatan itulah yang memperlihatkan kualitas etik seorang pemimpin.

Jangan Jadikan Budaya Sekadar Ornamen Politik

Ada kecenderungan dalam praktik politik lokal untuk menghadirkan istilah adat, persaudaraan, kebersamaan, dan kehormatan sebagai bagian dari komunikasi politik. Nilai-nilai tersebut sering digunakan untuk membangun kedekatan emosional dengan masyarakat.

Namun, kebudayaan akan kehilangan makna apabila hanya digunakan sebagai simbol ketika kepentingan politik membutuhkan legitimasi.