PAW Wagub Sulbar, Mungkinkah Bebas dari Maladministrasi?

Oleh Abdul Watif Waris

Ombudsman Ri: Lembaga Penjaga yang Sering Dilupakan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia membentuk lembaga negara yang kedudukannya setara dengan lembaga negara lainnya seperti Komnas HAM dan KPK. Tugas utamanya adalah mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh instansi, baik pemerintah pusat maupun daerah, termasuk DPRD, BUMN, BUMD, dan lembaga apa pun yang menggunakan anggaran APBN maupun APBD.

Namun ada kebiasaan yang lumayan lucu sekaligus mengkhawatirkan: seolah-olah hanya KPK yang patut ditakuti. Seakan-akan pelanggaran prosedur, penundaan yang berlarut-larut, dan penutupan akses informasi belum cukup menjadi masalah selama belum berupa uang yang tertangkap tangan. Padahal Ombudsman hadir untuk mengingatkan: melawan prosedur, menutup informasi, dan menunda tanpa alasan sah,  itu pun sudah ada yang menjaganya. Bukan hanya ketika uang berpindah tangan, tetapi sejak pintu itu mulai ditutup dari rakyat.

Yang perlu kita sadari bersama: kita tidak kekurangan pengawas. Ombudsman RI, Deputi Pencegahan KPK, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, dan Kepolisian Daerah Sulawesi Barat yang baru saja, semuanya memiliki personil, kewenangan, dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan.

Bahkan ini momen yang sangat istimewa: berbeda dengan Pilkada Serentak yang tersebar di ratusan kabupaten/kota di seluruh Indonesia, proses PAW Wagub ini hanya berlangsung di satu daerah, Sulawesi Barat. Artinya? Fokus pengawasan tidak terbagi-bagi. Lembaga-lembaga pengawas justru bisa bekerja lebih dekat, lebih teliti, dan bahkan bisa dikatakan akan “berlomba” memastikan proses ini berjalan bersih. Tidak ada alasan celah yang lolos dari pantauan.

Apa itu Maladministrasi

Secara sederhana, Maladministrasi adalah perilaku melawan hukum, kelalaian, atau ketidakpatuhan terhadap standar pelayanan yang seharusnya dilakukan oleh penyelenggara negara. Namun bentuknya tidak selalu berupa uang tunai yang berpindah tangan. Maladministrasi yang paling halus sekaligus paling merusak adalah: penundaan yang berlarut-larut tanpa alasan jelas, penutupan akses informasi, dan pengabaian suara rakyat demi kepentingan sesaat.

Penundaan yang sengaja dibiarkan berlarut, itulah salah satu bentuk maladministrasi. Ketika jabatan kosong dibiarkan tanpa penyelesaian yang wajar, rakyat yang membayar harganya. Dan yang perlu kita sadari bersama: tidak ada satu pun kasus korupsi yang tidak diawali dengan maladministrasi. Sebelum uang berpindah tangan, selalu ada pintu yang ditutup, prosedur yang dipelintir, atau informasi yang disembunyikan. Maladministrasi adalah “pintu gerbang” korupsi. Jika pintu ini dijaga, kejahatan yang lebih besar bisa dicegah.

Ancaman Pergeseran Uang dari Jalur Publik ke Ruang Tertutup

Belakangan ini masyarakat Indonesia menyadari satu hal penting: demokrasi kita sedang menghadapi risiko baru. Ketika aturan Pilkada Langsung semakin ketat mengawasi aliran dana ke masyarakat, ada kecenderungan aliran uang politik tidak hilang, ia hanya berpindah jalur. Dari jalan yang terang ke ruang yang lebih tertutup. Dari jutaan pemilih ke puluhan anggota DPRD.