MANDARNESIA.COM, Mamuju — Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka (SDK) melantik 72 pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar), terdiri atas sembilan pejabat administrator dan 63 pejabat fungsional ahli madya, Rabu (28/10/2026).
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Mamuju. Pengisian jabatan tersebut menjadi bagian dari penyegaran organisasi sekaligus mengisi posisi yang kosong karena pejabat sebelumnya memasuki masa pensiun.
Suhardi Duka memastikan seluruh pejabat yang dilantik telah melalui prosedur yang berlaku dan mengantongi persetujuan teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI.
“Semua yang kita lantik hari ini sudah melalui mekanisme dari BKN. Perteknya ada, baru kita lantik. Jadi, insyaallah tidak ada lagi masalah,” ujar SDK.
Menurutnya, mutasi, rotasi, dan promosi merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan. Penataan jabatan diperlukan agar struktur organisasi tetap berjalan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah provinsi akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pejabat pada Januari mendatang, termasuk pejabat eselon II.
“Januari insyaallah kita pecah ulang, kita akan evaluasi. Jadi, semua jabatan saya akan evaluasi, termasuk jabatan eselon II. Yang kinerjanya rendah dari kapasitas besar mungkin kita kasih kapasitas lebih kecil,” kata SDK.
SDK mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang tidak melekat selamanya pada seseorang. Karena itu, setiap pejabat diminta menunjukkan kinerja dan tanggung jawab selama menjalankan tugasnya.
Empat Prinsip Kepemimpinan
Dalam arahannya, SDK menekankan empat prinsip kepemimpinan yang harus diterapkan pejabat dalam mengelola organisasi dan membina bawahan.
Pertama, pemimpin harus mampu memberikan arahan. Untuk menjalankan fungsi tersebut, seorang pejabat perlu memahami tujuan organisasi, tugas, serta beban kerja yang menjadi tanggung jawab jabatannya.
Kedua, pemimpin harus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan. Dengan demikian, perkembangan tugas yang dijalankan bawahan dapat diketahui dan dievaluasi.
Ketiga, pemimpin harus mampu melakukan coaching atau pembimbingan. Pejabat diminta membantu bawahan yang mengalami kesulitan melalui diskusi dan pendampingan agar mampu melaksanakan tugas dengan baik.
Keempat, pemimpin harus mampu mendelegasikan pekerjaan kepada orang yang tepat. Menurut SDK, seluruh pekerjaan tidak seharusnya ditangani sendiri oleh seorang pemimpin.
“Jangan semua pekerjaan itu ditangani semua, harus mampu kamu delegasikan kepada orang-orang yang benar,” ungkapnya.
SDK menegaskan, kemampuan memimpin perlu dibangun melalui proses belajar. Setiap pejabat harus terus meningkatkan kapasitas dan memperbaiki kualifikasi diri agar mampu menjalankan tanggung jawabnya.
Peringatkan Pejabat Soal Pinjaman Online
Pada akhir sambutannya, SDK mengingatkan para pejabat agar menghindari jeratan pinjaman online (pinjol) dan rentenir. Peringatan itu ditujukan kepada pejabat administrator, pejabat fungsional, hingga pejabat eselon II.
Ia menilai kemudahan memperoleh pinjaman tidak sebanding dengan beban penagihan yang dapat ditimbulkan. SDK bahkan menegaskan akan mengambil tindakan tegas terhadap pejabat yang terjerat pinjol.
“Pinjol itu gampang, tapi nagihnya sangat berat, jadi jangan coba-coba melakukan itu. Kalau ada pejabat baik eselon II, eselon III, fungsional terikat pinjol, kita akan lepas jabatannya,” pungkasnya. (Rls/WM)
: redaksi@mandarnesia.com
