Dua Topi, Satu Kompas: Pernyataan SDK, Antara Aristoteles dan Kearifan Mandar

Dua Topi, Satu Kompas: Pernyataan SDK, Antara Aristoteles dan Kearifan Mandar

Oleh: Abdul Watif Waris | Pemerhati Sosial-Politik Masyarakat Mandar

Dalam tulisan saya sebelumnya berjudul “Antara Fatmawati Salim dan Syamsul Samad — Suhardi Duka dan Kepemimpinan Aristotelian” yang tayang di Mandarnesia.com pada 10 Oktober 2026, saya menuliskan harapan sekaligus pertanyaan: akankah nilai-nilai kebajikan hanya menjadi hiasan pidato, atau benar-benar menjadi kompas yang menuntun langkah pemimpin di tengah kebuntuan? Hari ini, pernyataan resmi Gubernur Suhardi Duka yang dimuat Tribun Sulbar, Senin 26 Oktober 2026, menjawab pertanyaan itu — dan ternyata, maknanya beresonansi begitu dalam bukan hanya dengan filsafat dunia, tetapi juga dengan kearifan leluhur tanah kita sendiri.

Saat menerima dua nama calon Wakil Gubernur — Syamsul Samad dari Partai Demokrat dan Fatmawati Salim dari Partai NasDem — Suhardi Duka menegaskan:

“Sebagai Gubernur saya tidak akan cawe-cawe. Tapi sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sulbar, saya harus tunduk dan mengawal rekomendasi partai saya.”

Pertama, ini memang Aristotelian: kemampuan membedakan ranah kewajiban, tidak mencampuradukkan peran satu dengan yang lain. Sebagai Gubernur, ia menjaga netralitas proses; sebagai Ketua Partai, ia menjalankan amanah partainya. Dua peran sah, dijalankan secara terbuka dan bertanggung jawab. Itulah kebijaksanaan berdiri di titik tengah.

Namun ada yang lebih dalam: ini juga mencerminkan semangat Platonik. Bagi Plato, pemimpin sejati adalah mereka yang menempatkan kepentingan negara dan kebaikan bersama di atas kepentingan kelompok atau pribadi. Ketika Suhardi Duka menegaskan bahwa sebagai Gubernur ia tidak akan mencampuri proses pemilihan di DPRD, ia sesungguhnya sedang menempatkan lembaga negara dan prosedur demokrasi di atas pengaruh pribadi atau kekuasaan partai.

Dan yang paling menyentuh hati: ini selaras dengan falsafah Atongangang masyarakat Mandar.

Orang Mandar mengenal prinsip Atongangang — kejujuran yang lurus dan utuh. Kata ini berakar dari tongang, yang berarti jujur, lurus, tulus, dan benar. Dalam petuah adat Mandar dikatakan:

“Tio, liwu toi — sesuaikan kata atau perbuatan, sesuaikan pula antara isi hati, perbuatan, dan perkataan.”

Bagi masyarakat Mandar, budaya lisan sangat kuat. Identitas diri seseorang melekat pada komitmen terhadap ucapannya sendiri. Sekali kata diucapkan, ia menjadi utang moral yang wajib dilunasi dengan perbuatan. Lidah adalah saksi, dan kata adalah janji. Siapa yang mendustai ucapannya, ia dianggap keluar dari esensi kemandaran — malaqbiq.

Pernyataan SDK adalah cerminan Atongangang itu sendiri. Apa yang beliau katakan, itulah yang beliau jalankan. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang diubah-ubah. Sebagai Gubernur netral, sebagai Ketua Partai mengawal. Isi hati, perkataan, dan perbuatannya selaras. Satu kata, satu perbuatan — persis seperti yang juga dipegang erat oleh serumpun kita, masyarakat Bugis-Makassar, dalam pepatah: “Taro ada taro gau” — apa yang ditaruh di kata, itulah yang ditaruh dalam perbuatan.

Machiavelli mengajarkan bahwa tujuan menjustifikasi segala cara. Jika SDK berpikir ala Machiavelli, tentu ada banyak jalan yang bisa ditempuh untuk memastikan hasil berjalan sesuai keinginan. Namun hari ini kita menyaksikan sebaliknya: kekuasaan justru ditahan sejenak, dikembalikan ke jalur prosedural, dan diserahkan kepada lembaga yang memang diberi mandat untuk memutuskan. Seperti yang pernah saya tuliskan:

“Seorang negarawan sejati bukanlah dia yang tak pernah tergoda — melainkan dia yang tahu jalan itu, namun memilih tidak melaluinya.”

Ini bukan kelemahan. Ini adalah kesadaran bahwa di atas kepentingan siapapun — termasuk partai — ada kepentingan rakyat yang lebih tinggi. Berkas akan diverifikasi, lalu diserahkan ke DPRD — tanpa catatan pinggir, tanpa tekanan, tanpa arahan tersembunyi. Di satu sisi ia mengawal rekomendasi partainya; di sisi lain ia memastikan proses negara berjalan merdeka dari intervensi. Ia tidak menghilangkan loyalitas partainya, tetapi ia menempatkan loyalitas kepada negara — dan kepada kebenaran ucapannya — di tempat yang lebih tinggi.

Dua nama yang sama-sama saya sayangi dan saya hormati kini menanti di depan pintu DPRD. Dua sosok yang sama-sama berhak dihormati. Pertarungan mereka bukan pertarungan untuk menjatuhkan, melainkan pertarungan gagasan dan kepercayaan. Dan di atas segalanya, ada satu hal yang lebih tinggi daripada kedua calon tersebut: martabat proses demokrasi kita — yang hari ini dijaga oleh seseorang yang memahami bahwa menjadi pemimpin bukan berarti memutuskan segalanya, tetapi memastikan segalanya diputuskan di tempat yang benar, dengan cara yang benar, dan dengan kata yang selaras dengan perbuatan.

Semoga langkah ini menjadi awal yang baik. Bahwa di Sulbar, kita tidak hanya menunggu siapa yang menang — tetapi juga memastikan: kemenangan yang sejati adalah ketika prosesnya pun terhormat, dan pemimpinnya pun tetap memegang teguh janji yang pernah diucapkan.

Mandar itu Janji yang Ditepati.
Let the process speak, and the people decide.

Tawe’ mating Kaka’!

Makassar, 27 Oktober 2026