Oleh: Abdul Watif Waris | Pemerhati Sosial-Politik Masyarakat Mandar
Ketika melihat pamlet dialog bertema “Ada Apa dengan PILWAGUB PAW Sulbar”, satu hal langsung terlintas. Tulisan ini disusun setelah saya mengikuti secara seksama pandangan para pembicara utama, penanya, dan penanggap dalam Dialog Publik: “Ada Apa dengan PAW Wagub Sulbar”, yang berlangsung di Cafe Olang Mesa — Majene, pada Jumat, 30 Oktober 2026.
Sejak Partai NasDem keluar dari ruang rapat — yang dikenal sebagai langkah walk out — saya secara berkala mencatat perkembangan proses ini. Terhitung sudah ada 24 tulisan terkait PAW Sulbar yang terbit di berbagai media. Dari sekian banyak peristiwa dan diskusi malam itu, saya menyederhanakannya menjadi dua hal besar: masalah demokrasi substansial dan demokrasi prosedural. Hingga akhirnya menemukan satu kesimpulan yang menjawab tema dialog malam itu: Ada Maladministrasi.
Bukan tuduhan, bukan pula tudingan — itu kesimpulan dari fakta yang berdiri sendiri. Tulisan ini disusun bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyajikan fakta, hukum, dan jalan keluar yang konstruktif demi kebaikan bersama.
Lini Masa dan Kegiatan Panlih: Juli-Oktober 2026
Proses bermula saat DPRD menggelar Rapat Pimpinan Diperluas pada 13 Juli menyusul surat Kemensetneg mengenai pemberhentian mendiang Wagub Salim S. Mengga. Dua hari kemudian, 16 Juli, DPRD membentuk Panlih ad-hoc beranggotakan 15 orang. Pada 26–28 Juli, Panlih berkonsultasi ke Kemendagri dan KPU RI, serta studi banding ke DPRD DKI Jakarta.
Selama Agustus–September, Panlih berstatus nonaktif sambil menunggu usulan calon, sementara dinamika politik berjalan di tingkat koalisi partai yang sempat mengalami kebuntuan. Baru pada 27 Oktober, Pimpinan DPRD menerima dua nama calon dari Gubernur Suhardi Duka: Syamsul Samad (Demokrat) dan Fatmawati Salim (NasDem). Sehari kemudian, 28 Oktober, Rapat Paripurna menetapkan Juknis pemilihan, dan Panlih menetapkan target kerja maraton hingga 30 November 2026.
Beberapa aturan krusial dalam Juknis: penyampaian visi-misi cukup di hadapan anggota dewan, bukan debat publik; Syamsul Samad otomatis diberhentikan tetap sebagai anggota DPRD setelah calon definitif ditetapkan, sehingga suara sah berkurang dari 45 menjadi 44; serta komitmen anti-politik uang dengan rencana melibatkan Bawaslu, Ombudsman, dan aparat penegak hukum.
DKI Jakarta: Kaca Retak yang Dijadikan Pedoman
Pemilihan DKI Jakarta sebagai tempat studi banding menyisipkan ironi. PAW Wakil Gubernur DKI justru dikenal penuh polemik, dipertanyakan publik, dan berjalan alot tanpa pendengaran publik yang memadai. Ibarat bercermin pada kaca retak — bayangan yang terlihat tak akan pernah utuh dan benar. DKI Jakarta bukan contoh yang patut ditiru, melainkan peringatan: saat Pansus tidak berperan, debat publik dihindari, dan partisipasi dianggap pelengkap, yang lahir bukan keputusan yang dihormati, melainkan keraguan yang tak kunjung usai.
: redaksi@mandarnesia.com
