Ketiga — Pengawasan Independen: Masyarakat dapat meminta Ombudsman RI Perwakilan Sulbar melakukan pemeriksaan independen dan menerbitkan rekomendasi. Berkonsultasi ulang dengan KPU Sulbar, Dirjen OTDA, dan instansi terkait — kali ini mendatangi daerah yang prosesnya benar-benar lancar dan dihormati, bukan yang bermasalah.
Langkah terbaik: utamakan pembentukan Pansus sebagai bukti itikad baik DPRD, disertai pendengaran publik terbuka untuk memulihkan kepercayaan. Jika dalam 14 hari kerja belum ada kemajuan berarti, masyarakat berhak meminta Ombudsman melakukan pengawasan independen.
Penjelasan dan Argumen Hukum, Pelanggaran, serta Usulan Langkah Korektif yang Konkret dan Logis yang Harus Ditempuh DPRD Sulbar, akan saya sampaikan secara lengkap pada tulisan berikutnya.
Penutup
Karena di antara cepat dan benar, yang kita butuhkan hari ini adalah proses yang benar. Kecepatan bukan ukuran kebenaran. Proses yang cepat namun keliru pada akhirnya akan dibatalkan — dan yang paling dirugikan adalah rakyat Sulawesi Barat yang menunggu pemimpinnya sah dan dihormati. Biar lambat asal selamat, daripada cepat tetapi keliru dan batal di kemudian hari.
Pansus bukan penghambat proses. Partisipasi publik bukan gangguan politik. Pengawasan independen bukan kecurigaan berlebihan. Ketiganya adalah pilar yang menjaga setiap langkah diambil di atas landasan hukum yang kokoh, di bawah pengawasan rakyat yang terinformasi, dan dalam lingkungan yang bebas dari dugaan penyimpangan.
Mari kita pastikan proses ini tidak hanya selesai, tetapi juga benar. Tidak hanya cepat, tetapi juga dipercaya. Karena kehormatan lembaga negara jauh lebih berharga daripada kecepatan menyelesaikan satu prosedur.
Sulbar Mala’biq — Sulbar itu Bermartabat.
Tawe’ mating Iyyanasanna!
Pambusuang, 31 Oktober 2026
: redaksi@mandarnesia.com
