Pansus, Publik, Pengawasan: Tiga Jalan Pulang bagi Proses PAW Wagub Sulbar

Pengalaman Daerah Lain: Pelajaran yang Tidak Perlu Diulang

Pengalaman daerah lain memberikan pelajaran berharga. Daerah yang melewatkan Pansus dan langsung menyerahkan ke panitia pemilihan menghadapi masalah serupa: Riau 2021 digugat ke PTUN dan terhenti berbulan-bulan; Maluku Utara 2022 menemukan cacat administrasi di akhir proses sehingga harus mengulang dari awal dengan anggaran terbuang; NTB 2023 menghadapi polemik meletus tanpa pendengaran publik; DKI Jakarta, Kalsel, dan Papua Barat pun menghadapi keraguan publik yang serupa.

Sebaliknya, daerah yang membentuk Pansus sejak awal — Kaltim, Sumut, dan Jatim — proses berjalan lancar, transparan, tidak digugat, dan dihormati publik. Pola ini konsisten dan tidak perlu diuji coba ulang.

Mengapa Tiga Pilar Ini Tidak Boleh Dihindari

Apa sesungguhnya yang dikhawatirkan? Apakah Pansus akan memverifikasi berkas secara terbuka? Apakah pendengaran publik berarti suara rakyat harus benar-benar didengar? Atau pengawasan independen akan menyingkap apa yang dilakukan Panlih selama tiga bulan terakhir — termasuk penggunaan anggaran dan dasar hukumnya?

Maladministrasi jarang bermula dari niat jahat. Ia dimulai dari kelalaian kecil yang diabaikan: “tidak apa-apa, yang penting proses berjalan.” Namun jurang tidak terbatas sekaligus; ia terbentuk perlahan, setiap kali prosedur diabaikan, pintu publik ditutup, dan pengawasan dihindari. Saat ini, Sulbar sedang dilihat seluruh negeri. Pilihan kita: menjadi contoh yang dikutip karena kebenarannya, atau menjadi peringatan karena kelalaiannya?

Jalan Keluar Masih Terbuka

Belum terlambat untuk berbalik arah. Tiga pilar perbaikan tersedia dan dapat dijalankan bersama:

Pertama — Pembentukan Pansus: Rapat Paripurna segera membentuk Pansus dengan mandat meninjau, mengevaluasi, dan memvalidasi aktivitas Panlih sejak Juli 2026, termasuk memeriksa kesesuaian Juknis dengan peraturan perundang-undangan. Bukan untuk menghakimi — untuk meluruskan.

Kedua — Partisipasi Publik yang Bermakna: Membuka pendengaran publik yang sesungguhnya, bukan sekadar formalitas. Rakyat berhak didengar sebelum keputusan diambil, bukan setelah hal-hal menjadi fait accompli. Dialog yang jujur dan terbuka adalah fondasi kepercayaan yang murah namun berharga.