Kedua, setelah berkas diterima, proses langsung dilanjutkan tanpa membentuk Pansus terlebih dahulu untuk memverifikasi berkas, membuka pendengaran publik, dan menyusun rekomendasi. Padahal UU No. 10/2016 Pasal 176 mengatur urutan yang jelas: Gubernur mengajukan calon → DPRD menerima berkas → Paripurna membentuk Pansus → Pansus verifikasi dan dengar publik → laporan ke Paripurna → pemilihan.
Ketiga, informasi tidak konsisten. Panlih sudah ada sejak Juli, namun pernyataan publik 28 Oktober menyiratkan seolah proses baru dimulai — menimbulkan keraguan terhadap keterbukaan informasi lembaga.
Soal Anggaran: Alasan yang Tidak Bertahan
Sering dikemukakan anggaran terbatas sebagai alasan menolak Pansus. Namun argumen ini runtuh: Panlih justru telah menjalani kunjungan luar daerah, rapat, dan kegiatan berbulan-bulan dengan biaya yang diperkirakan ratusan juta, bahkan mungkin mendekati satu miliar rupiah — tanpa rincian yang dipublikasikan. Jika dana untuk Pansus dianggap beban, mengapa pengeluaran untuk Panlih yang belum memiliki dasar kerja sah berjalan lancar? Ini bukan soal tidak punya dana — ini soal prioritas dan pertanggungjawaban anggaran rakyat.
“Empat mantan pimpinan DPRD Sulbar dipenjara selama setahun 2017–2018; vonis bebas bukan alasan untuk lupa: tak boleh ada rekayasa maupun pengkondisian anggaran — jadikan pelajaran agar sejarah kelam maladministrasi DPRD Sulbar tak terulang, baik saat ini maupun di masa yang akan datang.”
Dugaan Pelanggaran dan Kesalahpahaman atas Konsultasi
Fakta di atas memunculkan dugaan kuat pelanggaran terhadap sejumlah aturan, termasuk UUD 1945 Pasal 28H Ayat (1) tentang hak atas kepastian hukum. Secara khusus, UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan — asas kepatuhan aturan, kewenangan, ketepatan, kepastian hukum, keterbukaan, dan pertanggungjawaban anggaran — diduga tidak dijalankan dengan benar. Proses ini juga berpotensi bertentangan dengan UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Tata Tertib DPRD Sulbar sendiri.
Sering dikatakan proses sudah dikonsultasikan ke Kemendagri sehingga dianggap sah. Padahal konsultasi sifatnya masukan, bukan keputusan yang mengikat. Surat konsultasi tidak menggantikan keputusan Paripurna. Lebih dari itu, yang seharusnya berkonsultasi adalah Pimpinan DPRD, bukan panitia teknis — dan dilakukan di awal, sebelum membentuk panitia apa pun.
Perbedaan mendasar: Pansus adalah Alat Kelengkapan DPRD yang dibentuk Paripurna dengan mandat tertulis. Hanya Pansus yang berwenang menerima aspirasi, menampung keberatan, mendengar publik, dan menyusun rekomendasi sah. Panlih hanyalah panitia teknis pelaksana — tidak memiliki mandat formal untuk urusan publik. Tidak ada alasan yang cukup kuat untuk menghindari pembentukan Pansus. Argumen belum jelasnya aturan juga tidak bertahan: daerah yang membentuk Pansus sejak awal berjalan lancar dan dihormati, sementara yang melewatkannya menghadapi masalah hukum dan polemik publik.
: redaksi@mandarnesia.com
