Mengapa belajar dari yang bermasalah, sementara ada daerah yang prosesnya bersih dan dipertanyakan? Kalau ingin belajar berlayar, jangan bertanya pada kapten yang kapalnya nyangkut di karang. DKI Jakarta adalah kapal yang nyangkut — bukan pelabuhan yang aman.
Suara dari Dalam: Jembatan Harapan antara Rakyat dan Lembaga
Malam itu terasa satu atmosfer yang saya sebut “Samiul Basyir”: Semoga Tuhan Mendengar, dan Semoga Kita Semua Mendengar. Dialog yang digagas berjalan khidmat dan tertib, dihadiri langsung oleh para pembicara utama: S. Usman (Ketua KPU Sulbar), Jamil Parambangi (Akademisi), dan Maimunis Amin (Pemrakarsa Dialog). Kehadiran mereka memberikan sudut pandang yang berimbang — dari aspek hukum pemilu, tata kelola pemerintahan, hingga aspirasi masyarakat luas. Harapan itu juga dititipkan kepada dua anggota Panlih yang hadir: Munandar Wijaya dan Usman Suhuriah. Kehadiran mereka di dialog publik adalah berkah sekaligus tanggung jawab besar, sementara Fadly Idris bertindak sebagai moderator yang menuntun diskusi agar tetap terarah dan terbuka.
Ibarat dua jendela yang terbuka di gedung tertutup — masyarakat berharap suara rakyat dapat masuk ke ruang rapat. Namun izinkan saya menyampaikan: aspirasi publik tidak selamanya benar, dan keputusan DPRD tidak selalu salah. Keduanya adalah dua sisi mata uang yang butuh ruang untuk saling memahami.
Tugas Munandar Wijaya dan Usman Suhuriah bukan sekadar menyampaikan keluhan, melainkan menjadikan harapan publik bahan pertimbangan yang ditimbang dengan bijak di meja paripurna — bersama hukum, aturan, dan kepentingan daerah secara menyeluruh. Bukan ditimbang lalu dibuang, bukan pula diterima mentah-mentah. Kehadiran mereka bukan untuk membela satu pihak, melainkan menjembatani dunia rakyat yang ingin didengar dan dunia lembaga yang memutuskan berdasarkan hukum. Rakyat hanya meminta: jadilah jembatan yang kokoh, bukan tembok yang memisahkan. Sampaikanlah apa yang didengar malam itu — biarkan kebijaksanaan lembaga yang memutuskan, tapi jangan biarkan suara rakyat tidak pernah sampai ke sana.
Itulah hadiah terindah malam itu: bukan janji semua keinginan akan terpenuhi, tetapi kesediaan untuk mendengarkan sebelum keputusan diambil.
Fakta yang Terbuka dan Urutan yang Terbalik
Ada tiga hal mendasar yang menunjukkan ketidakselarasan proses. Pertama, Panlih dibentuk dan sudah berkegiatan menggunakan anggaran negara sejak 16 Juli, padahal baru menerima berkas calon pada 27 Oktober — belum ada objek kerjanya namun sudah menghabiskan sumber daya publik. Konsultasi dan studi banding pun dilakukan oleh Panlih, padahal yang seharusnya mewakili DPRD dalam urusan kebijakan adalah Pimpinan DPRD, bukan panitia teknis.
: redaksi@mandarnesia.com
