MANDARNESIA.COM, Mamuju — Kabar baik bagi para penulis, seniman, akademisi, musisi, dan pelaku industri kreatif. Pemerintah menyetujui kebijakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp0 untuk seluruh jenis pencatatan hak cipta.
Persetujuan tersebut diberikan Menteri Keuangan sebagai respons atas surat Menteri Hukum. Kebijakan ini selanjutnya akan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) tentang tarif Rp0 untuk seluruh jenis pencatatan hak cipta.
Informasi tersebut disampaikan Juani, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual (KI) Kementerian Hukum Wilayah Sulawesi Barat, Selasa (27/10/2026).
Kebijakan ini membuka peluang lebih luas bagi masyarakat untuk mencatatkan karya dan memperoleh pelindungan hukum atas kekayaan intelektualnya. Meski demikian, penerapannya masih menunggu terbitnya Permenkum yang mengatur tarif tersebut.
19 Jenis Ciptaan Tercakup
Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terdapat 19 kategori ciptaan yang dilindungi. Seluruh kategori tersebut tercakup dalam kebijakan tarif pencatatan hak cipta Rp0 yang telah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.
Jenis ciptaan tersebut meliputi:
- Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan hasil karya tulis lainnya.
- Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis.
- Alat peraga untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- Lagu dan/atau musik, dengan atau tanpa teks.
- Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.
- Karya seni rupa, seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, dan kolase.
- Karya seni terapan.
- Karya arsitektur.
- Peta.
- Karya seni batik atau seni motif lainnya.
- Karya fotografi.
- Potret.
- Karya sinematografi.
- Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya lain hasil transformasi.
- Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.
- Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca program komputer maupun media lainnya.
- Kompilasi ekspresi budaya tradisional sepanjang merupakan karya asli.
- Permainan video.
- Program komputer.
Cakupan tersebut memperlihatkan bahwa pencatatan hak cipta tidak hanya relevan bagi penulis buku atau pencipta lagu. Dosen, peneliti, mahasiswa, fotografer, sineas, pengembang perangkat lunak, pelaku seni, hingga kreator konten juga memiliki karya yang berpotensi masuk dalam kategori pelindungan hak cipta sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dorong Kesadaran Pelindungan Kekayaan Intelektual
Bagi Sulawesi Barat, kebijakan ini berpotensi memperluas akses masyarakat terhadap layanan pencatatan hak cipta, terutama bagi komunitas literasi, penulis lokal, pelaku seni dan budaya, perguruan tinggi, serta pelaku ekonomi kreatif.
Selama ini, hasil kreativitas masyarakat tidak selalu diikuti kesadaran untuk mendokumentasikan dan mencatatkan karya. Padahal, pencatatan hak cipta dapat membantu memberikan bukti administratif atas kepemilikan karya dan mendukung upaya pelindungannya apabila terjadi sengketa.
Dengan tarif pencatatan Rp0 setelah kebijakan resmi berlaku, hambatan biaya untuk mengakses layanan tersebut diharapkan berkurang. Masyarakat juga perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai persyaratan, prosedur, dan jenis karya yang dapat dicatatkan.
Namun, tarif Rp0 tidak berarti seluruh proses perlindungan kekayaan intelektual otomatis selesai tanpa persyaratan. Pemohon tetap perlu mengikuti prosedur yang berlaku, sementara ketentuan teknis pelaksanaan kebijakan menunggu regulasi resmi.
Menunggu Aturan Pelaksanaan
Persetujuan Menteri Keuangan menjadi landasan bagi penetapan Permenkum yang akan mengatur tarif Rp0 untuk seluruh jenis pencatatan hak cipta.
“Sambil menunggu peraturan tersebut diterbitkan, jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum diminta mendukung publikasi dan promosi kebijakan melalui berbagai platform media sosial yang dikelola masing-masing kantor wilayah serta jaringan mitra media daring,” imbuh Juani, Selasa pagi.
Langkah sosialisasi ini diharapkan membantu masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai kebijakan tersebut sekaligus meningkatkan kesadaran untuk mencatatkan karya.
Bagi para kreator di Sulawesi Barat, momentum ini dapat dimanfaatkan untuk mulai menginventarisasi karya yang telah dihasilkan, menyiapkan dokumen pendukung, dan mengikuti informasi resmi mengenai waktu mulai berlakunya tarif Rp0.
“Kebijakan biaya pencatatan yang disetujui menjadi Rp0 bukan hanya persoalan tarif layanan. Kebijakan ini juga berpotensi menjadi pintu masuk untuk memperkuat budaya menghargai karya, memperluas pelindungan kekayaan intelektual, dan mendorong kreativitas masyarakat agar memiliki nilai hukum maupun ekonomi,” komentar Adi Arwan Alimin sebagai penulis buku saat dimintai komentar atas rencana pemberlakuan kebijakan ini. (*)
: redaksi@mandarnesia.com
