Ujian Ketulusan dalam PAW Wakil Gubernur Sulawesi Barat

Oleh: Ilham Muslimin (Serkretaris DPD NasDem Polewali Mandar)

Ketika kepentingan politik berhadapan dengan etika, komitmen, dan aspirasi publik, di situlah watak sebuah koalisi diuji

“Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.” Sepenggal kalimat yang kerap dikaitkan dengan Bung Karno itu mungkin relevan untuk menggambarkan dinamika politik hari ini.

Perjuangan politik tidak selalu berhadapan dengan kekuatan dari luar, tetapi justru sering diuji oleh kepentingan-kepentingan di dalam lingkaran sendiri.

Dalam konteks pengisian jabatan Wakil Gubernur Sulawesi Barat melalui mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW), persoalannya bukan semata-mata tentang siapa yang paling layak menduduki kursi tersebut. Lebih jauh dari itu, PAW Wakil Gubernur adalah ujian bagi konsistensi koalisi, penghormatan terhadap proses politik, serta keberpihakan kepada kepentingan masyarakat Sulawesi Barat.

Di tengah dinamika tersebut, nama Hj. Fatmawati Salim tetap menjadi salah satu kandidat yang diperjuangkan untuk diusulkan sebagai calon Wakil Gubernur PAW Sulawesi Barat. Perjuangan terhadap nama Hj. Fatmawati Salim bukanlah semata-mata perjuangan personal. Ada dimensi penghormatan terhadap perjalanan politik almarhum Mayjen TNI (Purn.) Salim S. Mengga, Wakil Gubernur Sulawesi Barat yang wafat pada 31 Januari 2026. Selama puluhan tahun perjalanan politik almarhum di Sulawesi Barat, Hj. Fatmawati Salim dikenal sebagai sosok yang mendampingi perjalanan tersebut hingga akhir hayat.

Karena itu, ketika Partai NasDem memberikan rekomendasi kepada Hj. Fatmawati Salim, keputusan tersebut dapat dibaca sebagai bentuk konsistensi terhadap nilai adab, etika politik, dan penghargaan terhadap sebuah pengabdian.

Politik tidak seharusnya hanya berbicara mengenai kalkulasi kursi dan kekuatan suara. Politik juga berbicara tentang penghormatan kepada sejarah perjuangan seseorang. Di sinilah sikap Ketua DPW Partai NasDem Sulawesi Barat, Dirga Adhi Putra Singkarru, M.Sc., menjadi relevan. Rekomendasi terhadap Hj. Fatmawati Salim menunjukkan bahwa politik masih dapat ditempatkan dalam kerangka penghormatan terhadap pengabdian dan nilai kemanusiaan.

PAW Bukan Sekadar Perebutan Kursi

Kita harus jujur mengatakan bahwa dinamika PAW Wakil Gubernur Sulawesi Barat bukan persoalan sederhana. Ada kepentingan partai politik, ada kepentingan koalisi, ada mekanisme kelembagaan, dan di atas semuanya ada kepentingan masyarakat. Olehnya itu, jangan sampai proses pengisian jabatan Wakil Gubernur berubah menjadi sekadar kompetisi antar partai untuk mendapatkan posisi.

Demokrasi kehilangan maknanya ketika politik hanya berorientasi pada kekuasaan. Partai NasDem sendiri membawa semangat Gerakan Perubahan. Karena itu, menjadi wajar apabila kader-kadernya menempatkan kepentingan publik sebagai orientasi utama. Kekuasaan seharusnya menjadi instrumen untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, bukan tujuan akhir dari perjuangan politik.

Ada pertanyaan penting dalam proses PAW ini bukan hanya: siapa yang akan mengisi kekosongan kursi Wakil Gubernur?

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:

Apakah mekanismenya mencerminkan semangat koalisi? Dan apakah kepentingan masyarakat Sulawesi Barat benar-benar ditempatkan di atas kepentingan politik jangka pendek?

Pertanyaan-pertanyaan inilah yang harus dijawab secara terbuka.

NasDem dan Penghargaan terhadap Kontribusi Politik

Dalam konteks tersebut, keberadaan Almarhum Salim S. Mengga sebagai Ketua Dewan Pembina DPW Partai NasDem Sulawesi Barat, merupakan faktor politik yang patut dipertimbangkan secara serius dalam proses pembahasan calon Wakil Gubernur.

NasDem merupakan bagian dari partai politik pengusung SDK-JSM yang memiliki suara sekitar 70.009 Suara mendudukan kadernya 5 kursi di DPRD, maka sangat wajar apabila dalam proses komunikasi politik terdapat penghargaan tersendiri terhadap kontribusi dan posisi NasDem dalam koalisi. Data perolehan suara Partai NasDem pada pemilu 2024 untuk DPRD Sulawesu Barat dapat dilihat pada link ini https://drive.google.com/drive/folders/1FXhUbR3ZxFp7DLIA10Z9yTpfC6LQ8PbJ 

Penghargaan tersebut tidak berarti bahwa NasDem secara hukum otomatis memiliki hak tunggal untuk menentukan calon Wakil Gubernur. Pasal 176 tidak memberikan hak eksklusif tersebut kepada satu partai. Namun, dalam politik koalisi, penghargaan terhadap kontribusi setiap partai merupakan bagian penting untuk menjaga kepercayaan dan soliditas bersama.

NasDem merekomendasikan Hj. Fatmawati Salim yang dinilai memenuhi persyaratan dan memiliki pengalaman mebersamai almahrum sejak 2006-2026 sekitar 20 tahun dalam kancah politik, serta kapasitas untuk menduduki jabatan Wakil Gubernur, maka seharusnya ruang kepada NasDem untuk mengajukan satu nama sebagai salah satu kandidat yang dibahas dalam forum koalisi merupakan bentuk penghargaan politik yang wajar.

Dengan demikian, misalnya terdapat dua nama yang akan disepakati untuk diajukan kepada DPRD, salah satu skema politik yang dapat dibicarakan adalah memberikan ruang kepada NasDem untuk mengusulkan satu nama, sementara nama lainnya dibahas berdasarkan kesepakatan partai-partai pengusung lainnya. Yang terpenting, mekanisme tersebut harus dibicarakan dan disepakati bersama.