Ujian Ketulusan dalam PAW Wakil Gubernur Sulawesi Barat

Sekadar flashback ketika Suhardi Duka paket Kalma Katta mengikuti kontestasi Pilkada Sulbar 2017, SDK-Kalma mengantongi suara sebanyak 240.010 (Dua Ratus Empat Puluh Ribu Sepuluh) dan MAYJEN TNI (Purn) SALIM S.MENGGA dan Sdr. H.HASANUDDIN MASHUD, S.Hut. dengan perolehan suara sebanyak 146.774 (Seratus Empat Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat). Data ini bisa dibaca pada link berikut https://jdih.kpu.go.id/data-provinsi/sulbar/data_abstrakkepkpud/ABSTRAK%2005_2017.pdf?

Sementara untuk Pilkada Sulbar tahun 2024 pasangan SDK-JSM memperoleh suara 337.512 suara, mengugguli pesaingnya yakni Pasangan Andi Ibrahim Masdar – Dr. H. Asuddin Sokong, ST., SE., MM: 144.154 suara. Pasangan Drs. Muhammad Ali Baal Masdar, M.Si – H. Arwan M. Aras, T.S.Kom: 137.181 suara dan Pasangan Prof. H. Husain Syam – Hj. Enny Anggraeny Anwar: 111.980 suara.

Detail data tersebut di atas bisa dibaca pada link https://jdih.kpu.go.id/data-provinsi/sulbar/data_kepkpud/2024Kpt167.pdf.

Ketulusan Gubernur harus Dibuktikan dalam Proses

Pernyataan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, dalam sebuah video yang beredar juga patut dicermati. Beliau menyampaikan bahwa dirinya tulus ingin mengisi jabatan Wakil Gubernur, bahkan berharap partai-partai politik dapat mengusulkan kandidat. Pernyataan tersebut tentu patut diapresiasi apabila benar-benar diterjemahkan dalam praktik politik.

Namun, sebuah pernyataan politik pada akhirnya akan diuji bukan melalui kata-kata, melainkan melalui tindakan. Karena itu, muncul pertanyaan yang sangat sederhana tetapi fundamental, jika ketulusan tersebut benar-benar menjadi prinsip, apakah Partai Demokrat bersedia memberikan ruang yang sama kepada partai-partai politik pengusung SDK-JSM lainnya untuk mengusulkan kandidat tanpa menjadikan kepentingan Partai Demokrat sebagai faktor penentu tunggal?

Pertanyaan ini bukan tuduhan. ini adalah pertanyaan publik. Dan pertanyaan publik harus dijawab dengan proses yang transparan. Suhardi Duka saat ini adalah Gubernur Sulawesi Barat. Pada saat yang sama, beliau juga merupakan Ketua Partai Demokrat Sulawesi Barat. Dua posisi tersebut tentu memiliki konteks dan tanggung jawab yang berbeda.

Sebagai ketua partai, wajar apabila memiliki kepentingan politik partai. Namun sebagai Gubernur, kepentingannya harus jauh lebih luas: kepentingan seluruh masyarakat Sulawesi Barat. Di sinilah ketulusan seorang pemimpin benar-benar diuji. Jangan sampai koalisi menjadi arena pembagian kekuasaan.

Masyarakat Sulawesi Barat tidak membutuhkan drama politik yang berkepanjangan. Masyarakat membutuhkan pemerintahan yang SOLID.

Jabatan Wakil Gubernur yang kosong harus segera diisi melalui proses yang legitimate, transparan, sesuai aturan, dan mencerminkan semangat kebersamaan seluruh partai pengusung. Jangan sampai PAW Wakil Gubernur justru memperlihatkan wajah politik yang selama ini ingin ditinggalkan: politik transaksional, politik dominasi (politik mangoa), dan politik yang lebih sibuk membicarakan siapa mendapatkan apa dari pada siapa yang paling mampu bekerja untuk rakyat. Dan apabila Hj. Fatmawaty Salim memang menjadi kandidat yang diusulkan oleh Partai NasDem, maka hak tersebut juga harus dihormati dan dipertimbangkan secara objektif.

Pada akhirnya, keputusan tidak boleh ditentukan hanya karena siapa yang paling kuat secara politik, tetapi harus mempertimbangkan rekam jejak, kapasitas, integritas, pengalaman, serta penerimaan masyarakat.

Restorasi Politik harus Dimulai dari Keteladanan

Semangat restorasi yang menjadi napas perjuangan Partai NasDem seharusnya tidak berhenti sebagai slogan. Restorasi politik harus terlihat dalam cara kekuasaan dijalankan. Ia harus tampak dalam keberanian menghormati perbedaan, kesediaan memberikan ruang kepada pihak lain, keteguhan menjaga etika, dan keberpihakan terhadap kepentingan publik.

Karena itu, perjuangan agar Hj. Fatmawaty Salim tetap menjadi salah satu calon Wakil Gubernur PAW bukan semata-mata tentang mempertahankan satu nama. Lebih dari itu, ini adalah bagian dari perjuangan untuk memastikan bahwa proses politik berjalan dengan adab, kesetaraan, dan penghormatan terhadap seluruh elemen koalisi, kepada almarhum Salim S Mengga dan barisa JSM (pendukung panatik almarhum) dan yang paling penting masyarakat Sulawesi Barat menginginkan sosok seorang IBU di pemerintahan.

Jika seluruh pihak mampu menempatkan kepentingan Sulawesi Barat di atas kepentingan kelompok, maka tidak ada alasan untuk memperpanjang drama. Jika Gubernur benar-benar tulus, partai-partai koalisi benar-benar menghormati kesepakatan, dan seluruh pihak benar-benar menempatkan kepentingan publik sebagai orientasi utama, maka jalan menuju penyelesaian sesungguhnya terbuka lebar.

Sulawesi Barat tidak membutuhkan pertarungan ego politik. Sulawesi Barat membutuhkan Wakil Gubernur yang mampu bekerja, pemerintahan yang solid, dan koalisi yang dewasa dalam bermusyawarah mupakat.

Pada akhirnya, sejarah tidak akan mengingat siapa yang paling keras berebut kursi. Sejarah akan mengingat siapa yang mampu menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan politiknya sendiri. Itulah sesungguhnya makna restorasi. Dan itulah pula ujian ketulusan yang sedang dihadapi koalisi SDK-JSM hari ini.