“De Jure” Tertulis, “De Facto” Tak Terkomunikasi: Etika Konstitusi dan Politik Santun dalam PAW Wagub Sulbar

Oleh: Abdul Watif Waris | Dewan Pertimbangan Partai Golkar Sulbar

Tulisan ini saya susun setelah mempelajari dan membandingkan pola penyelesaian Pengisian Wakil Gubernur di sejumlah provinsi yang kondisinya mendekati Sulbar. Tentu saya sadar sepenuhnya: Bapak Gubernur, para Pimpinan DPD dan DPW Partai se-Sulbar, semuanya adalah tokoh yang telah lama mengabdikan diri dan mengarungi dinamika politik daerah ini.

Pengalaman Bapak-Bapak jauh melampaui apa yang bisa saya sampaikan. Tulisan ini bukan bermaksud menggarami laut, bukan pula mengajari itik berenang, sekadar menyusun kembali apa yang telah dikemukakan para pakar dan terbukti berjalan di tempat lain, sebagai pengingat: jalurnya sudah ada, tinggal dijalankan.

Di atas kertas, proses tampak berjalan rapi. Suhardi Duka selaku Ketua DPW Partai Demokrat Sulbar mengusulkan Syamsul Samad dan Fatmawati Salim ke DPP, lalu DPP menetapkan Syamsul Samad. Secara hukum tertulis, de jure, alurnya ada.

Namun secara kenyataan, de facto, sesuatu yang mendasar belum terjadi. Jika Suhardi Duka sepenuhnya mendukung, seharusnya beliaulah yang langsung berkomunikasi dengan para pimpinan partai koalisi dan non-koalisi tingkat provinsi. Sebab dua nama yang diusulkan diteruskan untuk dipilih di Paripurna DPRD — bukan diputuskan sepihak. Faktanya: yang bergerak ke Partai Golkar, misalnya, bukan beliau, melainkan Syamsul Samad sendiri, yang notabene Ketua Partai tingkat Kabupaten di Polewali Mandar. Beberapa Ketua DPD partai lain pun mengaku tidak menerima komunikasi apa pun dari Gubernur maupun pimpinan Demokrat.

Saya memberi ruang bagi kemungkinan lain: mungkin beliau memilih tidak turun tangan, tidak mau ikut campur, tidak ingin dianggap menekan pihak lain. Namun justru di sini letak persoalannya: dalam posisi ganda, Gubernur sekaligus Ketua Partai, berdiam diri bukan netralitas. Itu pilihan, dan pilihan berdiam diri di tengah kebuntuan, sama artinya dengan membiarkan kebuntuan itu terus berlanjut.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, pakar Hukum Tata Negara, mengingatkan: “Kekuasaan tidak boleh dibiarkan kosong, dan tidak boleh dibiarkan terkumpul di satu tangan. Netralitas penguasa justru teruji ketika keputusan sulit harus diambil — berdiam diri bisa menjadi bentuk pembiaran yang merugikan publik.”

Golkar dan partai lainnya memiliki pedoman dan mekanisme yang jelas. Jika disampaikan langsung oleh rekan sejawatnya, Gubernur selaku Ketua DPW Demokrat, urusan ini akan jauh lebih mudah bertemu jalan keluar. Namun justru yang berwenang memilih untuk tidak melangkah, sementara yang diusulkan berusaha sendiri.

Kekosongan Ini: Bukan Melanggar Hukum, tapi Melanggar Etika Konstitusi

Kekosongan ini bukan melanggar bunyi pasal UU secara harfiah, namun jauh di atas itu, melanggar Etika Konstitusi: semangat keadilan, keseimbangan, kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok.