“De Jure” Tertulis, “De Facto” Tak Terkomunikasi: Etika Konstitusi dan Politik Santun dalam PAW Wagub Sulbar

Prof. Dr. Saldi Isra, pakar Hukum Tata Negara, menegaskan: “Konstitusi bukan sekadar naskah tertulis. Ia mengandung norma moral yang lebih tinggi: kepentingan rakyat harus menjadi pertimbangan utama, di atas kepentingan partai, kelompok, maupun pribadi. Jika prosedur dijalankan tetapi semangat keadilan diabaikan, maka konstitusi telah dilanggar.”

Konstitusi mengandung tujuan luhur: terpenuhinya hak rakyat, terselenggaranya pelayanan utuh, terjaganya keseimbangan kekuasaan. Membiarkan jabatan pendamping kepala daerah kosong berlarut-larut, padahal bisa diselesaikan, adalah mengabaikan roh konstitusi itu sendiri.

Demokrat memegang Gubernur, namun bukan kekuatan tunggal: hanya 8 kursi di DPRD, sementara Golkar memegang 10 kursi. Jika Gubernur sudah dari satu partai, maka Wakil Gubernur sebaiknya diisi dari partai lain.

Prinsip Check and Balance dalam ilmu politik mengajarkan: kekuasaan harus diseimbangkan. Jika satu partai memegang dua posisi tertinggi sekaligus tanpa dukungan mayoritas mutlak, mekanisme pengawasan melemah, dan kepercayaan publik tergerus.

Itu keadilan yang sesungguhnya.

Kita ingat teladan Politik Santun: ketika SBY menjadi Presiden, putranya Ibas mendapat suara terbanyak untuk Ketua DPR RI. Secara hitungan berhak, namun demi etika, Marzuki Alie yang dipilih. Bukan karena Ibas tidak mampu, melainkan karena kekuasaan tidak boleh terkumpul di satu tangan.

Politik Santun yang dirumuskan oleh SBY sendiri berakar pada prinsip: “Kekuasaan bukan untuk dipunya, melainkan untuk dibagi dan dipertanggungjawabkan. Menahan diri dari mengambil semua kedudukan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan.”

Andai Suhardi Duka benar-benar bergerak, menelepon, duduk bersama, menjelaskan, mengajak, “bola” Wagub Sulbar ini sudah selesai sejak lama. Karena belum selesai, berarti pilihannya belum berubah.

Perbedaan yang Tak Boleh Diabaikan

Di Sumatera Utara, Banten, dan Jawa Tengah, sejak hari pertama pelantikan, Gubernur dan Wakil Gubernur sudah berasal dari partai yang sama. Maka saat terjadi PAW, mengisi kembali dari partai yang sama hanyalah melanjutkan pola yang sudah disepakati sejak awal, tidak mengubah keseimbangan, tidak mengubah kesepakatan koalisi. Berjalan lancar tanpa protes.