“De Jure” Tertulis, “De Facto” Tak Terkomunikasi: Etika Konstitusi dan Politik Santun dalam PAW Wagub Sulbar

Sulbar berbeda sejak mula: Gubernur Suhardi Duka dari Demokrat, Wakil Gubernur JSM dari NasDem — itulah kesepakatan pembagian peran yang disetujui seluruh partai pengusung. Menggantinya dengan nama lain dari Demokrat sama sekali bukan melanjutkan, melainkan mengubah kesepakatan awal: dari jabatan terbagi seimbang, menjadi dikuasai satu pihak.

Prof. Dr. Miriam Budiardjo, pakar Ilmu Politik, mengingatkan: “Kesepakatan koalisi adalah kontrak politik yang mengikat secara moral. Mengubahnya sepihak tanpa persetujuan bersama, meski secara prosedural belum tentu melanggar UU, telah merusak kepercayaan yang menjadi fondasi pemerintahan.”

Bukan soal boleh atau tidak boleh secara hukum, soal menghormati apa yang sudah dijanjikan bersama.

Langkah yang Seharusnya Ditempuh ke DPP Demokrat

Di sinilah jalan yang benar dan terhormat: tanpa menolak keputusan DPP, tanpa dianggap membangkang, Suhardi Duka dapat:

• Menerima & menjunjung penetapan DPP — menyatakan secara terbuka: “Kami hormati keputusan ini.”
• Melaporkan realitas lapangan secara jujur ke DPP — bukan menolak nama, melainkan menyampaikan: “Kendala belum tercapai kesepakatan
• dengan partai lain, mohon arahan langkah lanjutan.”
• Meminta mandat untuk menjajaki jalan tengah — mengusulkan ke DPP: “Agar tercapai kesepakatan bersama, apakah diizinkan mengajukan nama pendamping dari partai koalisi lain?”
• Jika tetap buntu, kembalikan ke DPP — serahkan keputusan akhir ke pimpinan pusat, bukan memutuskan sendiri.

Melaporkan kendala bukan pembangkangan, itu tanggung jawab. Menyerahkan kembali ke DPP bukan menentang, itu menghormati struktur kepemimpinan.

Penutup

Jalan Win-win Solution sudah terbuka lebar: Gubernur dari Demokrat, itu sudah cukup dan terhormat. Dua nama yang diusulkan bersama ke DPRD, ambilkan dari partai koalisi lain, NasDem dan PKS. Semua dihargai, semua diwakili, tidak ada yang tersisih.

Namun jika dalam dua kapasitasnya, Gubernur sekaligus Ketua Partai, Suhardi Duka tetap memilih tidak melangkah ke arah yang menguntungkan semua pihak, maka tidak dapat disalahkan siapa pun jika seluruh rakyat Sulbar akhirnya menyatakan:

Suhardi Duka menginginkan Sulbar tanpa Wakil Gubernur, berkepanjangan. Bukan karena tidak bisa, melainkan karena belum mau. Dan rakyat melihat, rakyat mengingat, rakyat yang menilai. Taweq.

Makassar, 30 September 2026