PAW Wagub Sulbar, Mungkinkah Bebas dari Maladministrasi?

Proses PAW Wakil Gubernur yang mekanismenya berlangsung di DPRD, jika tidak diawasi dengan ketat oleh lembaga yang berwenang, berisiko menjadi ruang baru di mana “harga” dukungan ditentukan tanpa diketahui publik. Inilah yang harus diwaspadai bersama: jangan sampai proses yang seharusnya bermartabat berubah menjadi transaksi diam-diam. Justru karena pengawasan kini terpusat penuh di Sulbar, siapa pun yang mencoba jalur gelap akan jauh lebih mudah terlihat.

Dasar Hukum yang Menjaga Proses tetap Bersih

Berikut payung hukum yang menjamin proses ini tidak jatuh ke dalam maladministrasi:

UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia — Pasal 4:

Ombudsman berwenang menerima, meneliti, dan menindaklanjuti laporan mengenai maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik, termasuk lembaga legislatif daerah dalam menjalankan fungsi pelayanannya kepada masyarakat.

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik — Pasal 3:

“Setiap badan publik berkewajiban memberikan akses informasi publik kepada setiap pemohon.” Artinya: proses, usulan, pertimbangan, dan keputusan terkait PAW Wagub adalah informasi terbuka. Bukan rahasia fraksi.

UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik — Pasal 4 huruf c:

“Asas kepastian hukum dan keadilan.” Proses harus jelas waktunya, tidak boleh ditunda tanpa alasan sah.

UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan — Pasal 10:

Asas Keterbukaan, Asas Kepentingan Umum, dan Asas Kemanfaatan wajib dipegang teguh. Penundaan yang hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan kepentingan rakyat bertentangan dengan undang-undang ini.

UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi — Pasal 5 ayat (1) huruf a:

Setiap orang yang memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan wewenang, dipidana dengan pidana penjara. Maladministrasi yang berujung pada keuntungan pribadi adalah awal mula terjadinya tindak pidana korupsi.

Seruan kepada Masyarakat Sipil

Kepada LSM, para penggiat anti-korupsi, dan seluruh elemen masyarakat yang peduli: jika menemukan bukti atau dugaan kuat terjadinya maladministrasi, laporkanlah ke lembaga yang berwenang. Sampaikan laporan secara tertulis dan lengkap buktinya kepada Ombudsman RI, Deputi Pencegahan KPK, Kejaksaan Tinggi Sulbar, maupun Kepolisian Daerah Sulawesi Barat.