PAW Wagub Sulbar, Mungkinkah Bebas dari Maladministrasi?

Langkah ini jauh lebih elegan, efektif, dan efisien dibandingkan hanya melakukan unjuk rasa di jalan. Laporan yang disertai bukti adalah senjata yang lebih kuat daripada teriakan tanpa catatan tertulis. Lembaga-lembaga itu ada karena undang-undang, dan undang-undang memberikan hak kepada kita semua untuk melaporkan penyimpangan. Gunakanlah hak itu dengan bijak.

Rakyat Harap Didengar, Bukan hanya Saat Pemilu

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie mengingatkan kita:

“Anggota DPRD hadir di ruang sidang mewakili rakyat secara fisik, belum tentu mewakili rakyat secara idea.”

Artinya: kehadiran fisik di gedung DPRD belum otomatis berarti membawa suara rakyat. Karena itulah penyerapan aspirasi masyarakat bukan pilihan, melainkan keharusan moral sebelum mengambil keputusan penting. Namun sayangnya, praktik yang berkembang selama ini memprihatinkan: penyerapan aspirasi kerap kali hanya berubah menjadi mekanisme pengumpulan usulan proyek yang dibungkus dalam Pokok Pikiran (Pokir). Padahal “Pokok Pikiran” itu soal gagasan dan arah kehidupan, bukan daftar fisik semata.

Lebih ironis lagi: Pokir pun kerap tidak murni aspirasi rakyat. Ada dugaan kuat bahwa daftar proyek yang masuk melalui Pokir kadang disertai “biaya tambahan”, di mana proyek dianggap sebagai peluang mendapatkan imbalan atau fee tertentu, bukan semata-mata untuk kepentingan masyarakat. Jika Pokir saja sudah terdistorsi, bagaimana mungkin kita yakin pilihan calon Wagub tidak akan terdistorsi oleh hal serupa?

Cermin Kinerja: Apa yang Terlihat di Depan Mata

Ada tanda-tanda yang membuat masyarakat bertanya-tanya: mengapa Perda-perda penting berjalan di tempat?

• Perda Penyelenggaraan Pendidikan, belum ada sejak Sulawesi Barat berdiri. Padahal pendidikan adalah hak dasar setiap warga.
• Perda Kebudayaan, diusulkan masyarakat melalui Hak Inisiatif DPRD sejak tiga tahun lalu, hingga kini belum selesai dibahas. Seperti pepatah Arab: “La yahya wa la yamutu”, tidak hidup, tidak juga mati. Terkatung-katung tanpa kejelasan.

Jika urusan yang menyangkut hajat hidup ribuan warga saja bisa ditunda-tunda tanpa kejelasan, wajar jika masyarakat khawatir: apakah proses yang lebih strategis seperti pemilihan Wakil Gubernur akan diperlakukan sama?