Kesimpulan dan Harapan
Kepada seluruh pihak terkait: jangan biarkan penundaan menjadi taktik politik. Setiap hari yang berlalu tanpa kemajuan, rakyat kehilangan hak atas pemerintahan yang lengkap. Setiap pintu yang tertutup dari akses informasi, adalah celah yang mengundang kecurigaan. Dan jangan pernah berpikir bahwa hanya KPK yang harus diwaspadai, Ombudsman RI, Deputi Pencegahan KPK, Kejaksaan Tinggi Sulbar, dan Kapolda Sulawesi Barat semuanya memiliki kewenangan dan kesiapan untuk melakukan pengawasan. Justru karena proses ini hanya satu dan terpusat di Sulbar, pengawasan menjadi jauh lebih intensif. Siapa pun yang berniat tidak jujur, ingatlah: bukan satu, tapi empat lembaga sedang memeriksa.
Proses pengisian Wakil Gubernur harus dibuat terhormat. Bukan jual beli di balik pintu tertutup, bukan tawar-menawar seperti di pasar saham. Yang digantikan adalah orang yang dipilih langsung oleh rakyat, maka yang menggantikannya pun seharusnya ditentukan dengan terlebih dahulu mendengar suara rakyat, bukan hanya suara di ruang rapat.
Kepada Fraksi-fraksi DPRD: Sebelum menentukan pilihan, pergilah kepada rakyat. Dengarkan mereka. Bukan untuk mencatat proyek semata, tetapi untuk memahami siapa yang sebenarnya diharapkan memimpin daerah ini. Karena keputusan yang lahir dari suara rakyat, tidak bisa dibeli, dan tidak bisa diperjualbelikan.
Mungkinkah proses PAW Wagub Sulbar tanpa maladministrasi? Bisa, jika kita semua berani menjaga pintu tetap terbuka, berani berkata tidak pada penundaan yang tak beralasan, dan berani kembali bertanya kepada rakyat: “Apakah pilihan ini juga pilihanmu?”
Tawe’ mating Iyyanasanna.
Pambusuang, 14 Oktober 2026
: redaksi@mandarnesia.com
