Oleh: Mustari Mula
Dalam sebuah diskusi santai di warung kopi, saya pernah mendapatkan sebuah pertanyaan yang sederhana, tetapi cukup tajam dan mengusik pemikiran. Pertanyaan itu datang dari seorang teman diskusi yang mengetahui bahwa saya pernah berkecimpung dalam pengembangan teknologi informasi dan pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
Pertanyaan tersebut kemungkinan besar muncul seiring dengan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Polewali Mandar, setelah sebelumnya fasilitas serupa juga telah dibangun di Kabupaten Mamuju. Di tengah semakin pesatnya perkembangan teknologi digital, ia kemudian melontarkan pertanyaan yang menggelitik: “Untuk apa lagi membangun gedung Mal Pelayanan Publik, sementara sekarang hampir semua urusan pemerintahan sudah bisa dilakukan melalui telepon pintar? Bukankah masyarakat cukup mengakses layanan dari rumah, tanpa harus datang ke kantor pelayanan?”
Pertanyaan itu membuat saya sejenak berpikir. Bukan semata-mata karena harus memberikan jawaban, tetapi karena saya melihat ada kegelisahan sekaligus tantangan kebijakan di baliknya. Di satu sisi, kita sedang bergerak menuju pemerintahan digital yang menjanjikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi. Namun, di sisi lain, pemerintah daerah masih terus membangun pusat-pusat pelayanan fisik yang tentu membutuhkan investasi dan biaya operasional yang tidak sedikit. Lantas, apakah pembangunan MPP masih menjadi sebuah kebutuhan di tengah arus digitalisasi yang semakin kuat? Ataukah sudah saatnya kita mengubah cara pandang tentang pelayanan publik, dari sekadar membangun tempat masyarakat mendatangi pemerintah menjadi sebuah sistem yang memungkinkan pemerintah hadir di mana pun masyarakat membutuhkan pelayanan?
Saya kira, pertanyaan tersebut tidak boleh dijawab secara tergesa-gesa. Kita tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa MPP sudah tidak relevan karena digitalisasi, tetapi juga tidak bijaksana jika terus membangun gedung pelayanan tanpa mempertimbangkan perubahan kebutuhan masyarakat. Sebab, esensi pembangunan bukanlah seberapa banyak gedung yang berhasil didirikan atau seberapa canggih aplikasi yang berhasil diluncurkan, melainkan seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan oleh rakyat.
Tidak dapat dimungkiri, perkembangan teknologi informasi telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk cara pemerintah melayani masyarakat. Jika dahulu pelayanan publik identik dengan antrean panjang, tumpukan berkas, meja birokrasi, dan waktu yang terkadang habis hanya untuk mendapatkan satu tanda tangan, kini sebagian proses tersebut mulai berpindah ke ruang digital.
Melalui telepon pintar, masyarakat dapat mengakses informasi, mengajukan permohonan, mengunggah dokumen, memantau proses administrasi, melakukan pembayaran, bahkan menerima dokumen layanan tanpa harus meninggalkan rumah. Sesuatu yang dahulu membutuhkan perjalanan berjam-jam, bahkan berhari-hari, kini berpotensi diselesaikan hanya dalam hitungan menit.
Inilah wajah baru pemerintahan yang ditawarkan oleh transformasi digital. Pelayanan menjadi lebih cepat, biaya dapat ditekan, transparansi semakin terbuka, dan ruang interaksi antara masyarakat dengan birokrasi tidak lagi dibatasi oleh jarak maupun waktu.
Namun, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Kemajuan teknologi tidak selalu berjalan seiring dengan kesiapan seluruh masyarakat dalam menggunakannya. Tidak semua warga memiliki telepon pintar yang memadai, jaringan internet yang stabil, kemampuan literasi digital yang cukup, atau pemahaman untuk mengoperasikan berbagai aplikasi pelayanan pemerintahan.
Di tengah masyarakat kita masih ada orang tua yang kebingungan ketika harus mengisi formulir elektronik, warga di pelosok yang harus mencari jaringan internet hanya untuk mengakses sebuah layanan, serta masyarakat yang lebih merasa tenang ketika dapat bertemu langsung dengan petugas dan memperoleh penjelasan secara manusiawi.
Di sinilah kita harus memahami bahwa pelayanan publik bukan semata-mata persoalan teknologi, tetapi juga persoalan keadilan akses. Jangan sampai kemajuan yang dimaksudkan untuk memudahkan justru menciptakan kesulitan baru bagi sebagian masyarakat. Karena sejatinya Teknologi boleh semakin canggih, pelayanan boleh semakin digital, tetapi jangan pernah membiarkan kemajuan teknologi menghilangkan sentuhan kemanusiaan dalam pelayanan.
Mal Pelayanan Publik pada dasarnya merupakan ikhtiar pemerintah untuk mendekatkan berbagai jenis pelayanan kepada masyarakat melalui integrasi layanan dalam satu tempat. Pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, perpajakan, layanan instansi vertikal, dan berbagai kebutuhan administratif lainnya dapat diakses dalam satu kawasan pelayanan terpadu.












