Ketika Budaya Bertemu Kekuasaan

by

DPRD Harus Menjaga Kehormatan Mandat Rakyat

Pemilihan ini menempatkan anggota DPRD pada posisi yang sangat penting. Lembaga legislatif tidak hanya bertugas menyelenggarakan pemungutan suara, tetapi juga memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan hukum, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Persoalan integritas, potensi konflik kepentingan, dan pencegahan politik uang harus menjadi perhatian serius.

Kerahasiaan suara merupakan bagian dari perlindungan terhadap kebebasan memilih. Namun, kerahasiaan bukan berarti menghilangkan tanggung jawab moral anggota DPRD terhadap keputusan yang mereka ambil.

Demikian pula, kelengkapan administrasi kandidat tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan legitimasi politik. Proses yang baik membutuhkan kepatuhan hukum sekaligus integritas penyelenggaraan.

Kita berharap DPRD menjaga kehormatan lembaga dengan memastikan tidak ada ruang bagi tekanan, intimidasi, maupun transaksi yang merusak makna demokrasi perwakilan.

Yang Dibutuhkan Sulbar Bukan Sekadar Wakil Gubernur

Di atas seluruh dinamika partai dan proses pemilihan, terdapat kebutuhan yang jauh lebih besar: keberlanjutan pembangunan Sulawesi Barat. Wakil gubernur bukan sekadar pendamping dalam kegiatan pemerintahan. Jabatan ini memiliki fungsi membantu gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sulbar membutuhkan koordinasi pemerintahan yang kuat, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat, pemerataan pembangunan enam kabupaten, serta reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan publik.

Karena itu, siapa pun yang terpilih harus mampu melampaui kepentingan politik yang mengantarkannya ke jabatan tersebut.

Kemenangan dalam pemungutan suara tidak otomatis menghasilkan legitimasi sosial. Legitimasi yang lebih luas harus dibangun melalui kerja, integritas, kemampuan berkoordinasi, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat.