Ketika Budaya Bertemu Kekuasaan

by

Berbicara tentang kebersamaan tetapi menutup ruang dialog adalah sebuah kontradiksi. Menggunakan bahasa kehormatan tetapi mengabaikan etika dalam berkompetisi juga merupakan kontradiksi.

Budaya seharusnya tidak hanya menjadi perangkat untuk memperoleh dukungan politik. Kebudayaan justru harus menjadi instrumen untuk mengoreksi perilaku kekuasaan.

Di sinilah pentingnya membedakan antara politik yang menggunakan identitas budaya dan politik yang benar-benar menjadikan nilai budaya sebagai pedoman etis.

Mandar tidak hanya memiliki warisan sejarah, bahasa, kesenian, dan tradisi maritim. Masyarakatnya juga mempunyai nilai-nilai sosial yang dapat memperkaya praktik demokrasi kontemporer. Nilai-nilai itu perlu dihidupkan dalam cara mengambil keputusan, bukan sekadar dipajang dalam seremoni kebudayaan.

Dua Instrumen Demokrasi; Musyawarah dan Voting

Proses PAW Wagub Sulbar juga memberikan pelajaran tentang hubungan musyawarah dan pemungutan suara. Dalam demokrasi, voting merupakan mekanisme yang sah untuk menentukan pilihan ketika kesepakatan tidak tercapai. Namun, voting tidak semestinya menjadi alasan untuk mengabaikan musyawarah.

Musyawarah memberikan ruang bagi setiap pihak untuk menyampaikan pandangan, mendengarkan argumentasi, dan mencari titik temu. Voting kemudian menjadi mekanisme pengambilan keputusan yang diperlukan sesuai aturan.

Keduanya bukan sesuatu yang harus dipertentangkan.

Yang perlu dihindari adalah menjadikan musyawarah hanya sebagai formalitas sebelum kalkulasi dukungan dilakukan. Sebaliknya, voting juga tidak boleh dipandang sebagai kegagalan demokrasi.

Dalam konteks Sulawesi Barat, kedewasaan politik justru terlihat dari kemampuan semua pihak menghormati proses, menerima perbedaan, dan menjaga hubungan kelembagaan setelah keputusan ditetapkan.