Kita sering mengagumi kitab-kitab klasik karena keluasan pembahasan dan ketelitian susunannya. Namun, perhatian kerap berhenti pada hasil akhir, bukan proses panjang yang mendahuluinya.
Sebuah karya ilmiah menuntut kegiatan berulang: mengumpulkan bahan, mencatat, membandingkan pendapat, menguji argumen, menyusun kerangka, menulis, dan memperbaiki naskah. Semua itu membutuhkan konsentrasi serta kesediaan bertahan dalam pekerjaan yang hasilnya tidak selalu terlihat seketika.
Di tengah arus informasi yang cepat, ketekunan semacam ini semakin relevan. Kita dewasa ini terbiasa berpindah dari satu informasi ke informasi lain, tetapi belum tentu menyediakan waktu untuk memahami persoalan secara mendalam. Mengetahui sesuatu dalam waktu singkat berbeda dengan menguasainya melalui proses belajar yang panjang.
Menulis juga bukan sekadar aktivitas menghasilkan teks, namun merupakan cara menguji kejernihan pikiran. Gagasan yang semula terasa meyakinkan dapat terlihat lemah ketika disusun menjadi argumen yang runtut. Melalui penulisan dan penyuntingan, pengetahuan berkembang menjadi pemahaman yang lebih terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kita tidak perlu mengidealkan satu pola kehidupan sebagai syarat lahirnya karya besar. Para ulama besar itu hidup dalam konteks sosial dan tanggung jawab yang beragam. Pelajaran pentingnya hari ini justru terletak pada kemampuan membangun hubungan berkelanjutan antara kehidupan, kegiatan belajar, dan pekerjaan intelektual.
Lalu persoalan ini membawa kita pada pertanyaan yang lebih luas, untuk apa pendidikan dan ilmu pengetahuan dikembangkan?
Ki Hadjar Dewantara menempatkan pendidikan dalam hubungan erat dengan kebudayaan dan pembentukan manusia. Al Musanna (2017), dalam kajiannya tentang praksis pendidikan Ki Hadjar Dewantara, menunjukkan pentingnya menghubungkan pendidikan dengan warisan budaya sekaligus perubahan sosial.
Perspektif ini mengingatkan kita bahwa manusia bukan semata-mata tenaga profesional yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Sebab tiap orang juga anggota keluarga, warga masyarakat, dan pribadi yang memiliki tanggung jawab moral.
Ilmu kedokteran, misalnya, tidak cukup mengembangkan keterampilan teknis tanpa mempertimbangkan martabat pasien. Teknologi tidak cukup dinilai dari efisiensinya tanpa memperhitungkan dampak sosial. Pendidikan pun tidak seharusnya hanya mengukur keberhasilan melalui nilai, gelar, dan kompetensi kerja, tetapi juga melalui kemampuan seseorang mengambil keputusan secara bertanggung jawab.
Kritik terhadap sekularisasi ilmu dapat menjadi pintu masuk untuk mendiskusikan hubungan pengetahuan dengan nilai dan tujuan hidup. Namun, kritik tersebut perlu disampaikan secara cermat. Persoalannya bukan bahwa setiap pemisahan disiplin pasti merusak ilmu, melainkan bahwa pengetahuan berisiko kehilangan arah ketika dimensi etis, sosial, dan filosofisnya terabaikan.
: redaksi@mandarnesia.com
