RUMAH KESADARAN —12 Weekend Reflection by Muliadi Saleh
Bumi tidak pernah benar-benar diam. Ia berbicara melalui gemericik air di hulu sungai, desir angin di antara pepohonan, kesuburan tanah yang menumbuhkan pangan, hingga ombak yang berulang kali mencium bibir pantai. Di balin kemajuan yang dibanggakan manusia, terkadang justru semakin sering kehilangan kemampuan untuk mendengar bahasa alam. Sangat bersemangat membangun gedung-gedung tinggi, membuka jalan-jalan baru, dan mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi lupa bertanya: apakah kemajuan yang dibangun masih memberi ruang bagi kehidupan untuk bernapas?
Dari sanalah memunculkan kesadaran mendasar bahwa manusia bukanlah makhluk yang berdiri di luar alam. Ia bagian dari sistem kehidupan yang saling bergantung. Air yang diminum, udara yang dihirup, pangan yang tersaji di meja, dan tanah tempat berpijak bukanlah hadiah yang tidak terbatas. Semuanya merupakan bagian dari sistem kehidupan yang memiliki batas, keseimbangan, dan daya pulih tertentu. Ketika batas-batas itu dilampaui demi keuntungan sesaat, alam mungkin tidak langsung membalas, tetapi konsekuensinya perlahan hadir dalam bentuk banjir, kekeringan, longsor, krisis air, dan menurunnya kualitas hidup manusia.
Persoalan lingkungan bukan lagi sekadar kekhawatiran sekelompok pencinta alam. Ia telah menjadi persoalan pembangunan, ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, dan keadilan antargenerasi. Data resmi memberi kita kesempatan untuk membaca kenyataan secara lebih jernih, sebab di balik angka-angka statistik terdapat hutan yang kehilangan tutupan, sumber air yang tertekan, serta kehidupan masyarakat yang bergantung pada keberlanjutan ruang tempat mereka tinggal.
Mari kita tengok sejenak data ini. Kementerian Kehutanan, melalui siaran pers tanggal 20 Maret 2025 mengenai hasil pemantauan tahun 2024, mencatat luas lahan berhutan Indonesia sekitar 95,5 juta hektare, atau 51,1 persen dari total daratan. Pada tahun yang sama, deforestasi netto mencapai sekitar 175.400 hektare, setelah deforestasi bruto sebesar 216.200 hektare dikurangi penambahan tutupan melalui reforestasi seluas 40.800 hektare. Ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki modal ekologis yang besar, tetapi juga menghadapi pekerjaan serius untuk menjaga dan memulihkannya. Hutan bukan sekadar hamparan hijau dalam peta. Ia penyangga tata air, penyimpan karbon, habitat keanekaragaman hayati, dan ruang hidup bagi masyarakat.
Angka tersebut semestinya diterjemahkan menjadi pertanyaan tentang bagaimana izin pemanfaatan lahan diawasi, bagaimana kawasan resapan air dilindungi, bagaimana masyarakat sekitar hutan dilibatkan, dan bagaimana pemulihan ekosistem dipastikan benar-benar berhasil. Menanam ribuan bibit belum tentu sama dengan memulihkan hutan, sebagaimana membangun saluran drainase belum tentu menyelesaikan persoalan banjir jika kawasan resapan terus menyusut. Pembangunan yang berkelanjutan menuntut kita melihat hubungan antarkomponen alam, bukan sekadar menyelesaikan gejala yang terlihat di permukaan.
Bencana juga mengingatkan bahwa kerentanan ekologis memiliki akibat sosial yang nyata. Dalam buletin Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk periode Januari–Juni 2025, tercatat 1.784 kejadian bencana, dengan 4.382.261 orang menderita dan mengungsi serta 308 orang meninggal atau hilang. Angka ini mencakup beragam jenis bencana dan tidak berarti seluruhnya disebabkan oleh kerusakan lingkungan, sebab faktor cuaca, geologi, tata ruang, serta kesiapsiagaan juga berperan. Namun, data tersebut mempertegas pentingnya pengurangan risiko bencana, perlindungan ekosistem, dan penataan ruang yang memperhitungkan keselamatan manusia.
Di balik persoalan lingkungan, terdapat cara pandang yang perlu kita periksa kembali. Manusia modern sering mengukur keberhasilan melalui seberapa banyak sumber daya dapat diambil, seberapa cepat lahan dapat diubah menjadi kawasan produktif, dan seberapa besar keuntungan dapat dihasilkan dalam waktu singkat. Alam pun kerap diperlakukan sebagai objek ekonomi semata, seolah-olah nilainya hanya ditentukan oleh apa yang dapat dijual dan berapa banyak keuntungan yang bisa diperoleh darinya. Padahal, ada nilai kehidupan yang tidak selalu dapat dihitung dengan uang: mata air yang tetap mengalir, tanah yang subur bagi generasi berikutnya, dan hutan yang menjaga keseimbangan iklim.
Kita tentu tidak sedang menolak pembangunan. Jalan, perumahan, industri, dan infrastruktur tetap diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka kesempatan kerja, serta memperluas akses terhadap pelayanan dasar. Namun, pembangunan yang kehilangan pertimbangan ekologis berisiko memindahkan biaya ekonomi kepada masyarakat dalam bentuk bencana, kerusakan kesehatan, hilangnya mata pencaharian, dan menurunnya kualitas hidup. Keuntungan mungkin dinikmati hari ini oleh sebagian pihak, sementara kerugiannya diwariskan kepada orang-orang yang bahkan tidak pernah ikut mengambil keputusan.
Penting membedakan antara memanfaatkan alam dan mengeksploitasi alam. Pemanfaatan memberi ruang bagi kebutuhan manusia sekaligus menjaga kemampuan ekosistem untuk pulih, sedangkan eksploitasi tanpa kendali mengambil lebih banyak daripada yang sanggup ditanggung oleh lingkungan. Keselarasan bukan berarti manusia harus berhenti berkembang, melainkan memastikan bahwa pertumbuhan tidak menghancurkan fondasi yang membuat kehidupan mungkin berlangsung. Kita tidak perlu memilih antara kesejahteraan dan kelestarian apabila pembangunan dirancang dengan ilmu pengetahuan, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap daya dukung lingkungan.
: redaksi@mandarnesia.com
