MANDARNESIA.COM, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Perubahan Iklim menjadi undang-undang tersendiri. Regulasi tersebut dinilai penting untuk memperkuat perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Dorongan itu mengemuka dalam Kajian Internal bertajuk “Isu Perubahan Iklim dan Peran Pemuda di Dalamnya” yang digelar DPP KNPI di Gedung Pemuda/Kantor DPP KNPI, Jakarta, Sabtu (31/10/2026).
Ketua Umum DPP KNPI, Saad Budiman Lubis, menegaskan organisasinya berkomitmen mengawal arah kebijakan perubahan iklim nasional sekaligus memperkuat keterlibatan pemuda dalam isu lingkungan.
“DPP KNPI berkomitmen menjadi poros utama dalam menyuarakan peran pemuda untuk mengawal isu perubahan iklim,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, DPP KNPI menyiapkan tiga agenda strategis. Pertama, penanaman pohon di Ibu Kota Nusantara (IKN). Kedua, Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan seluruh pengurus DPD KNPI se-Indonesia, tokoh, dan pemangku kebijakan. Ketiga, penyelenggaraan Forum Pemuda Internasional pada 2027.
Hasil FGD tersebut nantinya akan dirumuskan menjadi kajian strategis untuk disampaikan kepada pemerintah dan DPR RI sebagai masukan dalam penyusunan kebijakan perubahan iklim.
Ketua Bidang Lingkungan Hidup DPP KNPI, Muhammad Solihin, yang juga merupakan advokat dengan fokus hukum perubahan iklim, menjelaskan terdapat tiga landasan penting yang harus menjadi jiwa RUU Pengelolaan Perubahan Iklim.
Pertama, pemenuhan hak konstitusional masyarakat. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Kedua, keadilan antargenerasi, yakni memastikan kebijakan pengelolaan perubahan iklim tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga melindungi kepentingan generasi mendatang.
Ketiga, kepastian hukum yang mampu membuka peluang kerja dan pengembangan ekonomi di sektor energi bersih, ekonomi karbon, serta ekonomi biru.
DPP KNPI juga menegaskan bahwa RUU Pengelolaan Perubahan Iklim sebaiknya dibentuk sebagai undang-undang tersendiri, bukan sekadar digabungkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Menurut Solihin, perubahan iklim merupakan persoalan lintas sektor yang membutuhkan kerangka hukum khusus agar pembagian tanggung jawab, target kebijakan, dan mekanisme pengawasannya dapat diatur secara jelas.
“Perubahan iklim bersifat lintas sektor, mencakup energi, kehutanan, kelautan, hingga pembiayaan. Ia memerlukan arsitektur hukum tersendiri agar jelas siapa bertanggung jawab atas apa, dengan target apa, dan diawasi oleh siapa,” tegas Solihin.
DPP KNPI berharap pemuda dapat mengambil peran sebagai mitra kritis sekaligus konstruktif dalam mendorong lahirnya kebijakan perubahan iklim yang berkeadilan dan berpihak pada kepentingan generasi mendatang. (Rls/WM)
: redaksi@mandarnesia.com
