POLEWALI, MANDARNESIA.COM – Penanganan sampah di Polewali Mandar membutuhkan kerja sama yang melampaui batas administrasi desa. Salah satu upaya yang kini didorong adalah membangun sistem pengelolaan sampah terpadu dengan melibatkan sejumlah desa yang berada dalam satu kawasan ekologis.
Gagasan tersebut disampaikan Yayasan Mandar Peduli Lingkungan (MAPIA) saat beraudiensi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Polewali Mandar, Alimuddin, Senin (9/11/2026).
Dalam pertemuan itu, MAPIA menawarkan model pengelolaan sampah berbasis kolaborasi antardesa. Pendekatan ini mengedepankan pemerataan tanggung jawab wilayah, efisiensi pemanfaatan dana desa, serta keberlanjutan lingkungan.
Ketua Penasihat Yayasan MAPIA, M. Parid Wahid, mengungkapkan bahwa persoalan sampah di Polewali Mandar membutuhkan terobosan yang lebih konkret. Menurutnya, persoalan tersebut sudah berlangsung cukup lama dan turut memengaruhi tingkat kepedulian masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.
“Melalui kehadiran kami, kami mengusulkan solusi konkret terhadap pengelolaan sampah berbasis integrasi desa,” ungkap Parid.
Sebagai tahap awal, MAPIA mengajukan enam desa di Kecamatan Campalagian untuk menjadi lokasi percontohan atau pilot project. Keenam desa tersebut adalah Ongko, Sumarrang, Padang Timur, Bonde, Lagiagi, dan Parappe.
Pemilihan wilayah ini didasarkan pada keterkaitan ekologis karena desa-desa tersebut berada dalam satu kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS). Kondisi tersebut dinilai membutuhkan pola penanganan sampah yang saling terhubung, bukan program yang berjalan sendiri-sendiri di setiap desa.
Ketua Yayasan MAPIA, Trisno Apri Nugroho, mengatakan gagasan integrasi tersebut merupakan hasil pengamatan selama kurang lebih satu tahun terakhir.
Dari pengamatan itu, MAPIA menemukan masih adanya perilaku masyarakat yang membuang sampah ke sungai. Sebagian warga menganggap sampah akan terbawa arus ketika hujan turun.
Kebiasaan tersebut menjadi perhatian karena persoalan sampah di wilayah sungai tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan penanganan di satu desa. Diperlukan kesadaran bersama dan sistem pengelolaan yang menjangkau seluruh wilayah yang saling terhubung.
Respons positif datang dari Kepala Dinas PMD Polewali Mandar, Alimuddin. Ia mengapresiasi inisiatif MAPIA yang mengambil bagian dalam mendorong penyelesaian persoalan lingkungan melalui pendekatan berbasis desa.
Alimuddin meminta MAPIA segera membangun komunikasi dengan pemerintah desa yang masuk dalam usulan percontohan. Ia juga mengarahkan agar program tersebut mulai diperjuangkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa untuk tahun 2027.
“Teman-teman segera follow up ke pihak desa yang masuk dalam rencana pilot project. Segera bangun komunikasi agar perencanaannya dimasukkan ke dalam RKPDes dan APBDes untuk tahun 2027,” ungkap Alimuddin.
Dukungan serupa disampaikan Penasihat MAPIA, Musliman Sattu. Ia menilai pengelolaan sampah perlu menjadi perhatian bersama karena sejalan dengan agenda dan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar.
“Kami hadir mendukung dan bahkan secara berkesinambungan melaksanakan edukasi agar Polewali Mandar betul-betul mampu mengelola sampah secara terpadu dan terukur,” tegas Musliman.
Bagi MAPIA, rencana percontohan di enam desa Campalagian diharapkan menjadi langkah awal membangun tata kelola sampah yang lebih terorganisasi. Kolaborasi antardesa, dukungan anggaran, dan edukasi masyarakat menjadi unsur penting agar persoalan sampah tidak terus berulang di kawasan aliran sungai.
Jika masuk dalam perencanaan desa tahun 2027, usulan ini berpeluang menjadi pijakan awal bagi pengembangan sistem pengelolaan sampah lintas desa di Polewali Mandar. (Rls/WM)
MANDARNESIA.COM – Bukan Hanya Berita Klik!
: redaksi@mandarnesia.com
