Oleh: Aco Musaddad HM | Staf Ahli Bupati Polewali Mandar Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan
Dua puluh dua tahun bukan sekadar angka dalam perjalanan sebuah provinsi. Ia adalah ruang untuk bercermin: sejauh mana cita-cita pembentukan Sulawesi Barat telah menjelma menjadi kesejahteraan rakyat, dan ke mana provinsi ini hendak melangkah di tengah perubahan besar Indonesia.
Pada 22 September 2004, Sulawesi Barat lahir sebagai provinsi baru, melalui proses panjang perjuangan masyarakat dan ditetapkannya pembentukan Provinsi Sulawesi Barat melalui UU Nomor 26 Tahun 2004.
Kini, memasuki usia ke-22, Sulawesi Barat berada pada persimpangan sejarah yang jauh lebih besar. IKN bukan hanya proyek pembangunan di Kalimantan Timur, tetapi momentum untuk mengubah posisi geografis Sulawesi Barat menjadi keunggulan ekonomi.
Pertanyaannya bukan lagi apakah Sulawesi Barat memiliki potensi. Potensi itu sudah tersedia. Pertanyaannya adalah: apakah kita mampu mengubah potensi menjadi kekuatan ekonomi yang nyata dan dirasakan masyarakat?
IKN dan Peluang yang tidak Boleh Lewat
Kedekatan relatif kawasan Sulawesi dengan IKN membuka peluang terbentuknya rantai pasok baru. Sulawesi Barat dapat mengambil peran sebagai salah satu pemasok kebutuhan pangan, bahan baku industri, produk perikanan, dan komoditas unggulan bagi kawasan IKN dan Kalimantan.
Arah pengembangan wilayah Sulawesi Barat sendiri telah menempatkan daerah ini dalam perspektif sebagai penunjang ekonomi IKN dan industri berbasis sumber daya alam, dengan konektivitas antarwilayah sebagai salah satu kunci rantai nilai.
Karena itu, membangun jalan, pelabuhan dan konektivitas udara bukan semata proyek infrastruktur. Ia adalah investasi untuk membuka pintu pasar.
“Sulawesi Barat harus melihat IKN bukan hanya sebagai pusat pemerintahan baru, tetapi sebagai pasar strategis baru Indonesia”.
Jika rantai pasok pangan IKN berkembang, maka petani Sulbar tidak boleh hanya menjadi produsen bahan mentah. Mereka harus naik kelas menjadi bagian dari ekosistem produksi, pengolahan, distribusi dan perdagangan modern.
Dari Lumbung Pangan menjadi Pusat Agroindustri
Data BPS menunjukkan bahwa ekonomi Sulawesi Barat pada 2025 tumbuh 5,36 persen. Pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi motor utama perekonomian daerah.
Ini sekaligus menjadi pesan penting.
Sulawesi Barat tidak perlu mencari identitas ekonomi yang jauh dari kekuatan sendiri. Tanah pertanian, perkebunan, laut dan sumber daya pesisir adalah modal masa depan.
Produksi padi Sulawesi Barat pada 2025 mencapai sekitar 386,08 ribu ton gabah kering giling, setara sekitar 221,74 ribu ton beras. Produksi tersebut tumbuh 21,08 persen dibandingkan 2024.
Tetapi produksi saja tidak cukup.
Tantangan berikutnya adalah Hilirisasi
Kakao harus melahirkan industri cokelat. Kelapa tidak berhenti sebagai kopra. Pisang, kopi, sawit, hasil peternakan dan berbagai komoditas pertanian harus masuk ke industri pengolahan. Begitu pula hasil laut: ikan tuna, cakalang, udang, rumput laut dan komoditas perikanan lainnya harus mempunyai rantai dingin, industri pengolahan dan akses pasar yang kuat.
Dengan demikian, petani dan nelayan tidak hanya menjual komoditas, tetapi memperoleh nilai tambah dari setiap mata rantai ekonomi.
Perikanan: Kekuatan Biru yang belum Selesai Digarap
Sulawesi Barat memiliki garis pantai dan sumber daya laut yang dapat menjadi bagian penting dari ekonomi biru Indonesia. Namun, ekonomi biru tidak cukup dengan menangkap ikan sebanyak-banyaknya.
Ia membutuhkan teknologi, pelabuhan perikanan, cold storage, industri pengolahan, pembiayaan, kepastian pasar dan sumber daya manusia. “Di sinilah peluang Sulawesi Barat bertemu dengan kebutuhan IKN dan kawasan Timur Indonesia”.
Dari laut Sulawesi Barat, kita dapat membangun rantai pangan berbasis perikanan yang menghubungkan pesisir Sulbar dengan pasar Kalimantan dan kawasan Indonesia Timur. Konsep ini menjadikan Sulawesi Barat bukan sekadar daerah produksi, tetapi simpul distribusi pangan dan komoditas strategis. Tantangan: jangan sampai pertumbuhan tidak menjadi kesejahteraan. Namun, optimisme harus disertai kejujuran.
Kemiskinan masih menjadi pekerjaan besar. BPS mencatat persentase penduduk miskin Sulawesi Barat pada September 2025 sebesar 10,18 persen atau sekitar 149,88 ribu jiwa. Angka itu menurun dibandingkan Maret 2025, tetapi masih menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus terus diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan.
: redaksi@mandarnesia.com
