Menyimak Pidato Gubernur Sulbar dari HUT ke-22 Sulawesi Barat

Laporan: Tim Mandarnesia

Dua dekade lebih telah berlalu sejak provinsi ini menorehkan namanya secara otonom di peta Nusantara. Di usianya yang ke-22 tahun, Sulawesi Barat tidak sekadar merayakan rentang waktu, tetapi memancangkan sebuah pedoman moral dan arah kerja melalui tema “Mengabdi dan Berkarya Bersama Menuju Sulbar Maju dan Sejahtera”.

Slogan ini bukanlah untaian kata kosong; “mengabdi” ditegaskan sebagai wujud menempatkan kepentingan rakyat di atas segala ego pribadi maupun kelompok. Sementara itu, “berkarya” menuntut agar setiap keping rupiah yang dibelanjakan memiliki tujuan yang jernih, manfaat yang terukur, dan dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Namun, mengukur kemajuan menuntut keberanian untuk menatap realitas dengan jujur. Di mimbar hari jadi ini, serangkaian pertanyaan reflektif diajukan: Seberapa jauh pembangunan telah memperbaiki kehidupan rakyat? Seberapa besar pertumbuhan ekonomi mampu meningkatkan pendapatan petani dan nelayan? Seberapa luas kesempatan yang terbuka bagi generasi muda? Dan seberapa efektif anggaran daerah mengubah masalah menjadi hasil nyata?

Jawabannya mulai terpantul dari denyut ekonomi yang terus bertumbuh. Jika pada awal pembentukannya di tahun 2004 PDRB per kapita Sulawesi Barat hanya berkisar di angka Rp4,45 juta, kini pada tahun 2025 lompatannya telah menyentuh Rp46,65 juta. Angka ini menjadi penegas bahwa provinsi ini telah beranjak dari sekadar bertahan hidup menjadi wilayah yang terus membangun.

Infrastruktur dan Jaring Pengaman Sosial

Infrastruktur dan konektivitas menjadi urat nadi dari lompatan tersebut. Anggaran infrastruktur yang semula Rp85,03 miliar pada tahun 2025, dipacu hingga menembus angka Rp200 miliar untuk tahun 2026 demi merehabilitasi jalan, jembatan, dan irigasi pertanian. Di sektor riil, lebih dari Rp34 miliar disalurkan dalam bentuk bibit, hewan ternak, dan prasarana kelautan, didampingi kucuran dana Rp10 miliar untuk menghidupkan napas UMKM.

Di balik deru pembangunan fisik, ada perjuangan mengentaskan kemiskinan yang membuahkan hasil historis. Tingkat kemiskinan berhasil ditekan hingga menyentuh titik terendah sepanjang sejarah provinsi, yakni 10%, turun dramatis dari titik 20,74% di tahun 2006. Meski demikian, pemerintah menolak berpuas diri karena masih ada lebih dari 148.000 jiwa yang menanti uluran tangan. Karena itu, jaring pengaman sosial terus ditebar melalui intervensi bantuan sosial untuk masyarakat miskin ekstrem, penyaluran sembako, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan bantuan unit usaha produktif senilai Rp7,6 miliar. Bantuan ini juga dilengkapi dengan subsidi listrik murah senilai Rp2,1 miliar serta program rehabilitasi rumah tidak layak huni.

Wajah Pembangunan Manusia dan Keadilan Ekonomi

Cahaya kemajuan juga menerangi sektor pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Barat telah menapaki kategori “Tinggi” pada angka 71,16 poin di tahun 2025. Capaian ini selaras dengan kucuran anggaran Rp31,82 miliar di sektor kesehatan untuk menjamin 100% Universal Health Coverage (UHC), percepatan penanganan stunting melalui Posyandu, skrining kesehatan reproduksi remaja, pemenuhan gizi dan obat-obatan, hingga pendistribusian tenaga dokter spesialis.

Di bidang pendidikan, layar kesempatan dikembangkan kian lebar. Penerima beasiswa melonjak tajam 53,94%, dari 561 orang pada 2025 menjadi 1.040 orang pada 2026, yang difokuskan bagi peserta didik kurang mampu namun berprestasi. Selain itu, pemerintah juga menjalin kerja sama dengan Kaisen untuk meningkatkan kompetensi 25.134 guru dan peserta didik. Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) turut menjadi prioritas; dari 37.000 lebih kasus, lebih dari 3.000 anak telah berhasil dikembalikan ke ruang kelas, menyisakan 34.000 jiwa yang terus diupayakan. Bukti keseriusan ini tercermin dari total anggaran wajib pendidikan yang menyentuh Rp576,36 miliar, merepresentasikan 30,5% dari APBD Perubahan tahun 2026.

Sementara itu, di sektor ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka perlahan surut ke angka 2,8% pada Mei 2026. Namun, tantangan nyata masih membentang: sekitar setengah penduduk pekerja masih terkonsentrasi di sektor primer seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan, sementara proporsi pekerja formal baru mencapai 30,30%. Untuk itu, anggaran sebesar Rp1,2 miliar digelontorkan untuk pelatihan keterampilan kerja demi menciptakan lapangan pekerjaan yang tidak hanya ada, tetapi juga layak dan produktif. Kabar baiknya, keadilan distribusi hasil pembangunan kian terasa dengan menurunnya Rasio Gini ke angka 0,314—jauh lebih merata dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 0,368.