Menyimak Pidato Gubernur Sulbar dari HUT ke-22 Sulawesi Barat

Panen Penghargaan Nasional dan Sinergi Lintas Sektor

Tanda-tanda kemajuan ini diakui secara luas. Sepanjang Februari 2025 hingga September 2026, Sulawesi Barat memborong delapan penghargaan bergengsi, di antaranya:

• Penghargaan TPID Provinsi Berkinerja Baik Kawasan Sulawesi 2025 dari Kemenko Perekonomian.
• Penghargaan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2025.
• UHC Award 2026 Kategori Madya dari BPJS Kesehatan.
• Best Governor in Human Capital Transformation and Sustainable 2026.
• Provinsi Terbaik I Penurunan Tingkat Pengangguran Regional Sulawesi 2026 dari Kemendagri.
• Apresiasi Konektivitas Digital dari Detikcom dan Bakti Kominfo.
• Penghargaan Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 dari Kemenkumham.
• Provinsi Terbaik II Kategori Implementasi Program 3 Juta Rumah dari Kemendagri.

Sederet piala ini mengamini pesan Menteri Dalam Negeri bahwa tidak semua pemerintah daerah itu buruk, melainkan banyak yang memiliki capaian prestasi nyata. Namun, penghargaan ini disikapi bukan sebagai garis akhir, melainkan pengingat pentingnya kolaborasi.

Pemerintah menyadari bahwa Sulawesi Barat tidak bisa dibangun oleh provinsi sendiri. Pesan sinergi dikumandangkan Gubernur SDK ke berbagai arah: kepada DPRD agar menjadikan perbedaan pandangan sebagai energi melahirkan keputusan terbaik; kepada para Bupati untuk menghapus sekat batas administrasi demi melayani rakyat yang butuh jalan, pangan, dan pendidikan; kepada Forkopimda (TNI, Polri, Kejaksaan) untuk menjaga stabilitas dan kepastian hukum; kepada instansi vertikal, perbankan, dan dunia usaha untuk memperluas akses permodalan bagi petani dan UMKM; hingga kepada perguruan tinggi, ormas, dan insan pers untuk terus mengawal kebijakan secara independen dan inovatif.

Generasi muda pun dipanggil untuk mengambil peran dengan keberanian dan kreativitas.

Keteguhan Menghadapi Bencana dan Merawat Kearifan Lokal

Perjalanan 22 tahun ini bukanlah tanpa badai. Sulawesi Barat pernah dikoyak pandemi, gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin kencang, hingga kebakaran hutan dan lahan. Meski infrastruktur hancur diremuk bencana, ada satu fondasi yang pantang runtuh. Semangat membangun tidak boleh ikut longsor, harapan tidak boleh terbakar, dan tekad menyejahterakan rakyat tidak boleh hanyut terbawa banjir.

Keteguhan ini meminjam kebijaksanaan pelaut Mandar, “Lele ruppuq dadi lele tuali”—sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Semangat kebersamaan ini telah diikat oleh konsensus luhur para pendahulu dalam sumpah ikrar Allamungan Batu di Luyo, yang menyatukan pegunungan (Pitu Ulunna Salu) dan pesisir (Pitu Baqbana Binanga) menjadi satu kesatuan tak terpisahkan.
Pesan leluhur itu terngiang kembali sebagai alarm moral yang menjaga integritas kebangsaan:

“Tassipellei dipanra, tassipellei diapiangan”—saling tidak meninggalkan dalam kesusahan, dan tidak melupakan kebaikan.
“Persatuan itu ibarat “Sisaraq paimata molotong, annamata mapute”—bagaikan biji mata hitam dan putih yang tak akan pernah bisa berpisah.
Pemerintahan harus berjalan dengan prinsip “Sipatuppu di adaq, sipalete di rapang”—menjunjung tinggi adat dan memegang teguh pepatah/hukum.

Dan di atas segalanya, integritas ditutup dengan pantangan tegas: “Da muala punna use anummu”—jangan pernah mengambil jika itu bukan hakmu.

Sulawesi Barat tidak akan maju hanya oleh kerja keras seorang gubernur atau pemerintah semata. Provinsi ini baru akan benar-benar melangkah maju saat seluruh masyarakatnya berderap bersama dalam satu ritme, satu semangat, dan satu tujuan kesejahteraan. *