Ketika Legalitas Berjarak dengan Moral

Tidak ada kolom dalam formulir KPU yang berbunyi. “Berapa nilai integritas calon?” Tidak ada mesin pemilu yang dapat menghitung rasa malu. Tidak ada surat suara yang dapat mengukur keteladanan. Tetapi bukan berarti moral tidak menentukan arah bangsa. Moral hadir setelah suara dihitung. Moral hadir ketika kekuasaan digunakan.

Moral hadir ketika seorang pejabat mengambil keputusan. Moral hadir ketika negara memperlakukan rakyatnya. Moral hadir ketika seorang pemimpin memilih antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik. Dan moral hadir ketika seorang pemegang kekuasaan berani mengatakan. Secara hukum mungkin saya masih dapat bertahan, tetapi secara etis saya harus mempertanggungjawabkan semuanya kepada rakyat.

Pertanyaan terakhir: masihkah pantas?

Maka pertanyaan “masihkah pantas?” tidak seharusnya dijawab secara emosional dengan “ya” atau “tidak”. Pertanyaan tersebut harus dikembalikan kepada prinsip yang lebih besar. Pantas menurut hukum, pantas menurut etika, dan pantas menurut kepercayaan publik adalah tiga dimensi yang tidak selalu identik.

Putusan MK menyelesaikan persoalan tertentu dalam wilayah hukum. Tetapi putusan itu tidak dapat dan memang tidak seharusnya menghentikan diskursus moral masyarakat. Sebab pengadilan memutus berdasarkan hukum. Sedangkan masyarakat menilai perjalanan bangsanya berdasarkan pengalaman, keteladanan, dan rasa keadilan.

Di sinilah tanggung jawab pemimpin menjadi jauh lebih berat. Seseorang yang berada di puncak kekuasaan seharusnya tidak hanya bertanya. Apakah saya masih sah? Tetapi juga. Apakah kehadiran saya masih mampu menjaga kepercayaan rakyat? Dan pertanyaan yang sama sebenarnya harus ditujukan kepada seluruh sistem. Apakah negara sedang mengajarkan kepada anak-anak Indonesia bahwa proses itu penting, kejujuran itu penting, dan moralitas itu penting—atau justru sedang mengajarkan bahwa ketika seseorang telah mencapai kekuasaan, persoalan moral dapat dikalahkan oleh prosedur?

Jika bangsa ini sungguh sedang merakit fondasi moral bagi generasi berikutnya, maka persoalan tersebut tidak boleh dianggap selesai hanya karena palu telah diketukkan. Palu pengadilan dapat mengakhiri sebuah perkara. Tetapi palu pengadilan tidak pernah dapat mengakhiri pertanyaan moral sebuah bangsa. Dan mungkin di situlah kita perlu kembali bertanya.Bukan hanya siapa yang berhak memikul kekuasaan, tetapi siapa yang sanggup memikulnya dengan integritas. Karena pada akhirnya, sebuah bangsa tidak hanya diwariska melalui konstitusi dan kekuasaan. Bangsa diwariskan melalui keteladanan.