MANDARNESIA.COM, Jakarta — Mahkamah Konstitusi dijadwalkan menggelar sidang perdana terkait penafsiran Putusan MK Nomor 174/PUU-XXII/2024 mengenai legalitas penggunaan SIM digital pada Senin (18/5/2026) pukul 14.30 WIB.
Sidang dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan tersebut diajukan oleh dua advokat, Rachel Laisesa dan Jonathan Waeo Salisi, yang meminta kepastian hukum terkait penggunaan Surat Izin Mengemudi (SIM) elektronik yang diterbitkan melalui aplikasi Digital Korlantas.
Dalam permohonannya, para pemohon menyoroti ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyebut SIM dapat berbentuk kartu elektronik atau bentuk lainnya. Mereka menilai frasa “menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM)” dalam Pasal 288 ayat (2) UU Lalu Lintas seharusnya dimaknai lebih luas, termasuk memperbolehkan penunjukan SIM dalam bentuk digital.
Jonathan Waeo Salisi diketahui memiliki SIM A yang diterbitkan oleh Polda Sulawesi Selatan dan berlaku hingga 10 Juni 2029. Sementara Rachel Laisesa memiliki SIM A yang diterbitkan oleh Polda Metro Jaya. Keduanya mengaku memiliki kepentingan konstitusional terhadap proses digitalisasi layanan SIM yang kini mulai diterapkan oleh Korps Lalu Lintas Polri.
Para pemohon juga meminta penjelasan atas putusan sebelumnya yang menolak seluruh permohonan mereka. Menurut mereka, amar putusan tersebut menimbulkan pertanyaan apakah penggunaan SIM digital tidak diakui sebagai dokumen sah saat berkendara di Indonesia.
Mereka mengaku sebelumnya tetap dijerat Pasal 288 ayat (2) UU Lalu Lintas meski telah memperlihatkan SIM digital kepada petugas.
Selain SIM digital, para pemohon turut menyoroti penerapan BPKB elektronik yang mulai dijalankan Korlantas Polri. Mereka mempertanyakan apakah SIM elektronik maupun BPKB elektronik telah dapat dimaknai sebagai bentuk digitalisasi dokumen kendaraan bermotor yang sah menurut hukum Indonesia. (SP-MK RI/WM)
: redaksi@mandarnesia.com
