Ketika Legalitas Berjarak dengan Moral

Refleksi Akademik atas Putusan MK tentang Syarat Pendidikan Wakil Presiden

Oleh: Zulkarnain Hasanudin, S.E.,M.M (Akademisi/Penulis)

Ada pertanyaan yang jauh lebih besar daripada persoalan ijazah.

Ketika sebuah bangsa sedang berusaha membangun fondasi moral bagi generasi mudanya, apa yang terjadi apabila publik menyaksikan bahwa persoalan yang menyangkut persyaratan pendidikan seorang pemikul amanah negara berakhir pada perdebatan antara apa yang secara hukum masih dapat dipertahankan dan apa yang secara etis seharusnya dipertanggungjawabkan?

Pertanyaan tersebut kembali mengemuka setelah Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026 mengenai syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Putusan tersebut tidak dapat dibaca secara sederhana sebagai “MK menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat” ataupun sebaliknya “MK membuktikan Gibran memenuhi syarat”. Konstruksi hukumnya lebih kompleks.

MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum (legal standing). Namun dalam pertimbangan perkara, Mahkamah juga menyatakan bahwa persidangan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah SMA atau sederajat.

Di sinilah persoalan hukum kemudian berhadapan dengan persoalan moral. Hukum menjawab kewenangan, moral mempertanyakan kepantasan. Hukum memiliki batas. Mahkamah Konstitusi bekerja berdasarkan kewenangan yang diberikan konstitusi dan undang-undang. Karena itu, ketika Mahkamah menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden yang telah dijalani setelah pelantikan, hal tersebut harus dipahami dalam kerangka kewenangan konstitusional lembaga peradilan.

Namun masyarakat tidak hanya hidup dalam ruang hukum. Masyarakat juga hidup dalam ruang etika, kepantasan, keteladanan, dan kepercayaan publik. Di sinilah pertanyaan moral menjadi sah untuk diajukan: Apakah seseorang yang memikul amanah publik cukup hanya memenuhi standar legal, atau juga harus memenuhi standar kepantasan moral yang lebih tinggi?

Pertanyaan tersebut bukan berarti menjadikan moral sebagai pengganti hukum. Justru sebaliknya, moral merupakan dimensi yang melengkapi hukum dalam kehidupan bernegara. Legalitas menentukan apakah seseorang dapat atau tidak dapat menduduki suatu jabatan berdasarkan norma hukum.

Moralitas mempertanyakan apakah proses menuju jabatan tersebut telah memberikan keteladanan yang layak bagi masyarakat. Demokrasi tidak berhenti pada rekapitulasi suara Demokrasi memang mengenal suara rakyat. Ada kotak suara, ada rekapitulasi, ada penetapan hasil pemilu, dan ada pelantikan pejabat negara. Tetapi demokrasi tidak semata-mata berhenti pada angka.

Sebuah bangsa tidak hanya membutuhkan pejabat yang memperoleh legitimasi elektoral. Bangsa juga membutuhkan legitimasi moral. Suara rakyat menentukan siapa yang memperoleh mandat. Namun moral menentukan bagaimana mandat tersebut dijalankan. Karena itu, persoalan pendidikan seorang pejabat publik tidak semestinya dilihat hanya sebagai persoalan administratif. Pendidikan adalah bagian dari simbol integritas, proses, kedisiplinan, dan penghargaan terhadap aturan.

Jika masyarakat mendapatkan kesan bahwa prosedur dapat dinegosiasikan ketika berhadapan dengan kekuasaan, persoalannya menjadi jauh lebih serius daripada hanya selembar dokumen. Yang dipertaruhkan adalah pesan pendidikan politik kepada generasi muda.