MANDARNESIA.COM, Jakarta — Seorang warga negara Indonesia, Fikri Haikal Harahap, mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemohon meminta agar persyaratan calon anggota DPR dilengkapi dengan mekanisme uji kompetensi yang objektif.
Permohonan tersebut telah diregistrasi dengan Nomor 270/PUU-XXIV/2026. Objek yang diuji adalah Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sidang pemeriksaan pendahuluan dijadwalkan berlangsung pada Kamis (23/7/2026) pukul 11.00 WIB di Ruang Sidang Panel Mahkamah Konstitusi.
Dalam permohonannya, Fikri menilai persyaratan calon anggota DPR saat ini masih berfokus pada aspek administratif, seperti batas usia minimal 21 tahun, pendidikan paling rendah SMA atau sederajat, serta persyaratan kesehatan. Menurutnya, ketentuan tersebut belum menjamin kesiapan calon dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
Pemohon berpendapat, tidak adanya mekanisme penjaminan kompetensi yang objektif berpotensi menurunkan kualitas pembentukan undang-undang, melemahkan fungsi pengawasan DPR terhadap pemerintah, serta memengaruhi akuntabilitas pengelolaan anggaran negara. Atas dasar itu, ia menyatakan mengalami kerugian konstitusional karena seluruh produk undang-undang yang dihasilkan DPR berlaku mengikat bagi seluruh warga negara, termasuk dirinya.
Sebagai pembanding, Fikri mengemukakan bahwa sejumlah jabatan publik di Indonesia, seperti hakim, jaksa, aparatur sipil negara (ASN), dan penyelenggara pemilu, telah menerapkan mekanisme seleksi berbasis kompetensi. Karena itu, ia menilai pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan standar serupa bagi calon anggota DPR. Namun, ia tidak meminta Mahkamah Konstitusi merumuskan bentuk maupun teknis uji kompetensi tersebut. Menurutnya, pengaturan lebih lanjut tetap menjadi kewenangan DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang.
Pemohon juga menegaskan bahwa mekanisme penilaian kompetensi harus memenuhi prinsip konstitusi, berlaku setara bagi seluruh calon legislatif, memiliki ukuran yang jelas dan transparan, serta tidak bersifat diskriminatif berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun status sosial. Selain itu, mekanisme tersebut harus tetap menjamin hak setiap warga negara untuk maju dan dipilih dalam pemilihan umum.
Dalam petitumnya, Fikri meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 240 ayat (1) UU Pemilu tetap berlaku dan mengikat sepanjang dimaknai bahwa pembentuk undang-undang dapat menyempurnakan syarat pencalonan anggota DPR melalui mekanisme penilaian kompetensi yang objektif, transparan, proporsional, dan tidak diskriminatif, tanpa mengurangi hak konstitusional warga negara untuk mencalonkan diri dan dipilih dalam pemilu. (SP-MK/WM)
: redaksi@mandarnesia.com
