Onani Politik

Oleh: Ilham Sopu

Politik seharusnya bekerja untuk menyelesaikan persoalan rakyat. Namun, ketika energi politik justru habis untuk tarik-menarik kepentingan elite, sementara persoalan publik dibiarkan berlarut-larut, politik kehilangan tujuan utamanya. Dalam konteks Sulawesi Barat, kekosongan posisi wakil gubernur setelah wafatnya Almarhum Salim S. Mengga menjadi salah satu contoh yang patut direnungkan: ketika kursi kekuasaan kosong, proses politik berjalan lamban, sementara masyarakat menunggu kepastian. Di titik inilah politik berisiko berubah menjadi “onani politik” — sibuk memainkan kepentingannya sendiri, tetapi lamban menghasilkan keputusan yang dibutuhkan publik.

Istilah “onani politik” dalam tulisan ini bukan dimaksudkan dalam pengertian harfiah, melainkan sebagai kritik terhadap praktik politik yang terlalu berputar pada kepentingan dan kalkulasi dirinya sendiri. Politik semestinya menghasilkan keputusan, kebijakan, dan kemaslahatan. Jika energi politik justru terserap dalam tarik-menarik kepentingan internal hingga keputusan yang menyangkut kepentingan pemerintahan tidak kunjung tuntas, maka politik telah kehilangan orientasi publiknya.

Substansi berpolitik sesungguhnya adalah memperjuangkan kepentingan umum, menghadirkan kemaslahatan, dan memastikan kekuasaan bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Namun dalam realitas politik praktis, idealitas itu kadang bergeser. Kepentingan umum dapat tersisih oleh kepentingan pribadi atau golongan. Politik kemudian menjadi dunia yang penuh tafsir dan manuver, sehingga masyarakat awam sering kesulitan membaca ke mana arah sebuah proses politik.

Padahal, politik adalah pekerjaan yang mulia. Politik berkaitan dengan bagaimana kehidupan sosial masyarakat diatur dan bagaimana kesejahteraan rakyat diwujudkan. Seorang politisi semestinya memahami bahwa mandat politik bukanlah fasilitas untuk menikmati kekuasaan, melainkan amanah untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Prinsip agama bahwa manusia terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain juga relevan dengan kehidupan politik. Kekuasaan seharusnya menjadi instrumen untuk menghadirkan manfaat: memastikan masyarakat mendapatkan hak-haknya, menikmati hasil pembangunan, memperoleh pelayanan publik, serta merasakan kehadiran negara dalam kehidupan sehari-hari.

Karena itu, politisi dan legislator membutuhkan komitmen yang tidak kenal henti untuk mengawal kepentingan masyarakat. Mereka bukan hanya penyambung suara rakyat ketika pemilu berlangsung, tetapi juga harus menjadi penyambung kepentingan rakyat ketika kebijakan dirumuskan dan dijalankan.

Kesalahan besar terjadi apabila seorang politisi abai terhadap persoalan masyarakat. Demikian pula lembaga legislatif tidak boleh berhenti pada fungsi formalnya. Para wakil rakyat harus mampu membaca persoalan yang berkembang, mendengar keluhan masyarakat, dan memastikan aspirasi tersebut diterjemahkan menjadi kebijakan.

Eksekutif pun demikian. Pemerintah harus peka membaca perkembangan masyarakat dan memastikan roda pemerintahan berjalan efektif. Sebab, setiap jabatan dalam pemerintahan bukan sekadar posisi kekuasaan, melainkan bagian dari sistem pelayanan kepada masyarakat.

Dalam konteks Sulawesi Barat, masih banyak pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian: persoalan sosial, politik, pendidikan, ekonomi, dan berbagai agenda pembangunan lainnya. Karena itu, seluruh energi politik seharusnya diarahkan untuk memastikan pemerintahan berjalan efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Salah satu persoalan yang hingga kini masih menjadi perhatian adalah kekosongan posisi wakil gubernur setelah wafatnya Almarhum Salim S. Mengga. Posisi tersebut telah cukup lama kosong. Secara kelembagaan, tentu terdapat mekanisme dan kewenangan yang harus dilalui dalam proses pengisiannya, termasuk peran partai politik pengusung.