Yang menjadi pertanyaan publik bukan semata-mata siapa yang akan menduduki posisi tersebut. Pertanyaan yang lebih penting adalah: mengapa prosesnya begitu lama dan mengapa belum juga menghasilkan kepastian?
Kita tentu tidak mengetahui seluruh dinamika yang berlangsung di internal partai pengusung. Ada proses politik, komunikasi, pertimbangan, dan mekanisme yang harus dihormati. Tetapi ketika proses tersebut berlarut-larut, kepentingan publik tidak boleh menjadi korban.
Di sinilah kritik tentang “onani politik” menjadi relevan. Jika politik terlalu sibuk menghitung siapa mendapatkan apa, siapa memperoleh posisi, atau kelompok mana yang paling diuntungkan, sementara kepentingan pemerintahan dan masyarakat menunggu, maka politik sedang sibuk mengurus dirinya sendiri.
Padahal, yang ditunggu masyarakat bukan pertunjukan tarik-menarik kepentingan. Masyarakat membutuhkan pemerintahan yang bekerja, keputusan yang jelas, pembangunan yang berjalan, dan pemimpin yang mampu mengurus persoalan mereka.
Karena itu, para elite politik Sulawesi Barat perlu keluar dari jebakan politik yang hanya berputar di sekitar kepentingan internal. Keikhlasan politik dibutuhkan untuk mencari titik temu yang mengutamakan kepentingan daerah. Perbedaan pilihan dan kepentingan adalah sesuatu yang wajar dalam politik, tetapi keputusan politik harus tetap bermuara pada kepentingan publik.
Sulawesi Barat baru saja memperingati hari ulang tahunnya yang ke-22. Berbagai harapan tentang Sulbar yang lebih maju telah disampaikan. Tetapi harapan itu tidak boleh berhenti menjadi pidato dan pernyataan seremonial. Ia harus diterjemahkan menjadi tindakan politik yang nyata.
Termasuk, tentu saja, menyelesaikan persoalan kekosongan wakil gubernur sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Sebab, kursi yang kosong tidak boleh menjadi simbol politik yang kosong pula. Politik harus menghasilkan keputusan. Kekuasaan harus menghasilkan pelayanan. Dan setiap proses politik harus kembali kepada kepentingan rakyat.
Jangan sampai politik Sulawesi Barat terlalu lama sibuk mengurus dirinya sendiri, sementara rakyat menunggu hasilnya.
Itulah ketika politik berubah menjadi “onani politik”.
(Bumi Pambusuang, 3 Oktober 2026)















