MANDARNESIA.COM, Jakarta — Tingginya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) dinilai menjadi ancaman serius bagi kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Praktik politik uang, mahar politik, hingga lemahnya transparansi pendanaan kampanye disebut membentuk persoalan struktural yang berdampak panjang terhadap pemerintahan daerah.
Persoalan tersebut mengemuka dalam peluncuran hasil riset bertajuk The Price of Power: Membongkar dan Mengatasi Kuasa Uang dalam Pilkada di Indonesia yang diselenggarakan LP3ES bersama KITLV Leiden, Universitas Diponegoro, dan Universitas Gadjah Mada di Jakarta, Senin (29/6/2026).
Direktur Eksekutif LP3ES, Fahmi Wibawa, mengatakan biaya untuk memperoleh kekuasaan politik di Indonesia semakin mahal dan menjadi tantangan besar bagi masa depan demokrasi.
“Harga dari sebuah kekuasaan itu tidak murah. Karena itu hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar yang kuat untuk menghadirkan perubahan kebijakan dan memperkuat demokrasi Indonesia,” ujarnya.
Fahmi menegaskan hasil riset tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen akademik, melainkan menjadi referensi bagi pembuat kebijakan untuk memperbaiki tata kelola pemilu dan pilkada.
Peneliti KITLV Leiden, Prof. Ward Berenschot, menjelaskan penelitian dilakukan melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif, termasuk survei terhadap 478 calon kepala daerah pada Pilkada 2024. Penelitian itu berupaya membongkar secara sistematis bagaimana biaya politik bekerja dalam kontestasi pilkada.
Hasil riset menunjukkan rata-rata pengeluaran seluruh kandidat kepala daerah mencapai sekitar Rp20 miliar. Sementara kandidat yang memenangkan kontestasi menghabiskan rata-rata Rp27,4 miliar. Temuan tersebut menunjukkan adanya hubungan kuat antara besarnya biaya kampanye dengan peluang kemenangan kandidat.
Penelitian itu juga menemukan sekitar 87,8 persen kandidat mengaku mengeluarkan biaya terkait mahar politik dalam proses pencalonan. Selain itu, sekitar 41,3 persen pengeluaran kampanye digunakan untuk aktivitas pembelian suara. Hampir separuh sumber pendanaan kampanye berasal dari kekayaan pribadi maupun keluarga kandidat.
Menurut Ward, tingginya biaya politik tidak hanya menjadi persoalan individu kandidat, tetapi telah menjadi masalah sistemik yang berpotensi melahirkan praktik korupsi setelah pemilu selesai.
“Jika kita ingin memperbaiki kualitas pemerintahan, kita harus mulai dengan memperbaiki sistem pendanaan politik,” katanya.
Salah satu peneliti, Mada Sukmajati, menyebut tingginya biaya kampanye menciptakan dorongan bagi kandidat untuk mengembalikan modal politik setelah terpilih. Karena itu, hasil penelitian diharapkan menjadi dasar penyusunan regulasi baru mengenai pendanaan kampanye.
Dalam laporan tersebut, tim peneliti merekomendasikan sejumlah langkah, di antaranya memperkuat penegakan hukum terhadap politik uang, memperluas pendanaan negara bagi partai politik, meningkatkan transparansi donor politik, serta menetapkan batas pengeluaran kampanye yang lebih realistis.
Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menilai tingginya biaya politik hanya merupakan gejala dari lemahnya tata kelola partai politik.
“Selama proses kaderisasi tidak berjalan dengan baik dan pencalonan lebih ditentukan oleh kekuatan finansial dibandingkan kapasitas kepemimpinan, maka persoalan biaya politik akan terus berulang,” tegasnya.
Sementara itu, Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan hasil penelitian tersebut menjadi masukan penting dalam penyempurnaan regulasi dana kampanye dan peningkatan transparansi pendanaan politik di Indonesia.
Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, juga menyoroti lemahnya efektivitas pengaturan mahar politik dalam peraturan perundang-undangan. Menurutnya, hingga kini belum tersedia mekanisme sanksi pidana yang memadai sehingga aturan larangan mahar politik sulit diterapkan secara efektif.
Diskusi tersebut menegaskan bahwa reformasi biaya politik membutuhkan pembenahan menyeluruh, mulai dari regulasi pendanaan politik, penguatan tata kelola partai politik, efektivitas pengawasan, hingga penegakan hukum terhadap praktik politik uang. (Rls/WM)
: redaksi@mandarnesia.com
