Pemangkasan TKD dan Masa Depan Daerah

Penulis: Zulkarnain Hasanuddin, S.E.,M.M. (Akademisi/Writers)

Wacana pemerintah pusat untuk kembali melakukan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) pada Tahun Anggaran 2027 kembali memunculkan perdebatan mengenai arah hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Berdasarkan informasi yang berkembang, nilai penyesuaian tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp300 triliun dengan harapan skema yang berbeda dari sebelumnya, yakni sebagian belanja yang selama ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, terutama belanja gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PNS maupun PPPK, ditarik menjadi beban pemerintah pusat.

Jika skemanya demikian, kebijakan ini boleh jadi dipersepsikan sebagai kabar baik, khususnya bagi pemerintah daerah yang selama ini mengalokasikan porsi APBD sangat besar untuk belanja pegawai. Dengan pengalihan beban tersebut, ruang fiskal daerah akan sedikit lebih longgar. Namun tentu, persoalannya tidak sesederhana itu.

Bagi daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah dan tingkat ketergantungan tinggi terhadap dana transfer pusat, perubahan skema tersebut belum tentu menghasilkan ruang pembangunan yang lebih besar. Justru terdapat potensi bahwa daerah tetap mengalami kesulitan membiayai program-program yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Dalam pendekatan desentralisasi fiskal, keberhasilan otonomi daerah jangan hanya diukur dari kemampuan daerah membayar gaji pegawai, tetapi dari kemampuan pemerintah daerah menyediakan pelayanan publik yang berkualitas.

Pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga perlindungan sosial merupakan fungsi-fungsi pemerintahan yang membutuhkan dukungan fiskal memadai. Ketika transfer daerah terus mengalami penyesuaian, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum mampu menopang kebutuhan APBD, maka ruang gerak pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik menjadi semakin terbatas.

Sejak kebijakan efisiensi anggaran diberlakukan pada 2025, pemerintah daerah telah menghadapi berbagai penyesuaian fiskal. Jika pada 2027 kembali dilakukan pengurangan TKD dalam jumlah yang besar, maka pertanyaan mendasar yang penting dijawab adalah, sampai sejauh mana kemampuan daerah mempertahankan kualitas pemerintahannya? Apakah pemerintah daerah masih mampu menjalankan fungsi pelayanan secara optimal, atau justru memasuki fase stagnasi pembangunan akibat semakin sempitnya ruang fiskal?

Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks bagi daerah-daerah yang belum mandiri secara fiskal. Di banyak kabupaten, PAD masih berada pada kisaran yang sangat rendah dibandingkan total APBD, sehingga lebih dari 70 hingga 90 persen pendapatan daerah masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Dalam situasi demikian, setiap kebijakan pengurangan transfer akan memberikan efek yang jauh lebih besar dibandingkan daerah-daerah dengan basis ekonomi yang kuat.

Risiko yang muncul bukan hanya berupa perlambatan pembangunan, tetapi juga potensi terganggunya pelayanan publik. Anggaran pendidikan dapat mengalami tekanan, pembiayaan sektor kesehatan menjadi semakin terbatas, pemeliharaan infrastruktur dasar tertunda, bahkan operasional berbagai layanan publik berpotensi terganggu. Juga pembayaran kewajiban daerah lainnya. Efisiensi fiskal seharusnya tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Efisiensi anggaran merupakan kebijakan yang dapat dibenarkan apabila diarahkan untuk meningkatkan efektivitas belanja negara. Akan tetapi, efisiensi tidak boleh dimaknai semata sebagai pengurangan anggaran.

Efisiensi seharusnya menghasilkan kualitas pelayanan yang sama atau bahkan lebih baik dengan penggunaan sumber daya yang lebih optimal. Jika pemotongan anggaran justru menyebabkan menurunnya akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, maka kebijakan tersebut patut dievaluasi secara kritis.

Pemerintah pusat tentu memiliki kepentingan menjaga stabilitas fiskal nasional sekaligus mendukung berbagai program strategis nasional. Namun, pembangunan nasional pada hakikatnya tidak akan berhasil apabila pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelayanan publik kehilangan kapasitas fiskalnya. Otonomi daerah dibangun atas prinsip pembagian kewenangan yang seimbang antara pusat dan daerah, termasuk keseimbangan dalam hubungan keuangan.

Oleh karena itu, setiap kebijakan yang berdampak pada kapasitas fiskal daerah semestinya didasarkan pada kajian akademik yang komprehensif, mempertimbangkan karakteristik masing-masing daerah, serta memperhatikan tingkat kemandirian fiskalnya.

Ke depan, pemerintah tidak hanya perlu berbicara mengenai efisiensi, tetapi juga mengenai keberlanjutan pemerintahan daerah. Daerah dengan kapasitas fiskal rendah membutuhkan kebijakan afirmatif, bukan hanya pengurangan transfer ke daerah.
Penguatan PAD melalui perluasan basis ekonomi lokal, pemberian insentif fiskal bagi daerah yang berprestasi, penyempurnaan formula TKD yang lebih berkeadilan, serta pengawasan terhadap efektivitas belanja daerah merupakan langkah yang jauh lebih strategis dibandingkan dengan mengurangi transfer saja.

Dan pertanyaan lain yang juga penting dijawab bersama bukan hanya apakah APBN dapat dihemat, tapi apakah kebijakan tersebut mampu menjaga kualitas pelayanan publik dan memperkuat tujuan utama desentralisasi.

Sebab, jika ruang fiskal daerah terus menyempit tanpa diimbangi peningkatan kapasitas pendapatan, maka bukan tidak mungkin akan muncul daerah-daerah yang mengalami stagnasi pembangunan, bahkan kehilangan kemampuan menjalankan fungsi pemerintahan secara optimal. Efisiensi fiskal memang penting, tetapi menjaga keberlangsungan pelayanan publik dan masa depan otonomi daerah jauh lebih penting.