MANDARNESIA.COM, Depok — Kemunduran demokrasi di Indonesia dinilai tidak hanya terlihat dari melemahnya institusi demokrasi, tetapi juga dari semakin menyempitnya ruang masyarakat sipil untuk berserikat, berpartisipasi, menyampaikan kritik, dan mengawasi jalannya pemerintahan.
Persoalan tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Memperkuat Resiliensi Masyarakat Sipil di Tengah Krisis Demokrasi” yang digelar Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial atau LP3ES, Jumat (28/8/2026).
Diskusi daring tersebut menjadi bagian dari peringatan 55 tahun LP3ES dan menghadirkan akademisi, peneliti, pakar hukum tata negara, serta perwakilan organisasi masyarakat sipil. Forum itu juga membahas kondisi masyarakat sipil dan kemunculan inisiatif Kabinet Bayangan yang dibentuk oleh masyarakat sipil Indonesia.
Direktur Eksekutif LP3ES, Fahmi Wibawa, mengatakan penguatan masyarakat sipil menjadi penting agar demokrasi tetap memiliki mekanisme kontrol terhadap kekuasaan.
“Di sini kita melakukan refleksi dan evaluasi sekaligus mencari pola dan ruang yang bisa kita perbaiki agar masyarakat sipil ini resiliensi, daya tahan masyarakat sipil tetap adaptif. Dan tentunya bisa memengaruhi agar penyelenggara negara ini betul-betul bisa menjalankan fungsi dan amanah dengan sebaik-baiknya,” ujar Fahmi.
Sementara Direktur Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto, dalam pengantar diskusi menyoroti sejumlah indikator yang menurutnya menunjukkan kemunduran demokrasi. Ia antara lain menyinggung tekanan terhadap aktivis dan media kritis.
“Banyak aktivis yang mengalami represi, kita juga melihat media kritis yang mengalami pembungkaman,” katanya, sebelum menyebut sejumlah ciri yang menurutnya berkaitan dengan kemunduran demokrasi.
Meski demikian, Wijayanto menilai gerakan masyarakat sipil tidak benar-benar berhenti. Ia menyebut berbagai gerakan seperti Reformasi Dikorupsi, Mosi Tidak Percaya, Indonesia Gelap, hingga Reset Indonesia sebagai bagian dari kesinambungan respons masyarakat sipil terhadap persoalan demokrasi.
Tantangan berikutnya, menurut dia, adalah memastikan energi gerakan tersebut tidak berhenti sebagai momentum sesaat, tetapi berkembang menjadi gerakan yang lebih berkelanjutan dan mampu memengaruhi kebijakan.
Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, mengatakan resiliensi masyarakat sipil sering kali tumbuh dari tekanan yang dirasakan masyarakat.
“Ketika hak-hak masyarakat semakin terancam atau ketika ruang demokrasi semakin menyempit, masyarakat sipil pada akhirnya perlu menemukan cara untuk membangun kembali kekuatan dan memperjuangkan kedaulatan mereka,” kata Feri.
: redaksi@mandarnesia.com
