Kabinet Bayangan sebagai Alternatif Pengawasan
Diskusi tersebut turut membahas kemunculan Kabinet Bayangan sebagai salah satu bentuk partisipasi dan pengawasan publik di luar institusi politik formal.
Dalam rilis LP3ES disebutkan, inisiatif tersebut dapat dipahami sebagai eksperimen masyarakat sipil untuk membangun mekanisme checks and balances ketika mekanisme pengawasan formal dinilai belum sepenuhnya efektif.
Feri mengatakan pembentukan Kabinet Bayangan berkaitan dengan upaya mengonsolidasikan berbagai elemen masyarakat sipil dalam wadah yang lebih konkret.
“Apabila kerja kami hanya sebatas mengkritik kebijakan, hal tersebut belum tentu akan menyentuh masyarakat secara luas. Kami ingin membangun semacam kekuatan tanding yang dapat menjadi alat ukur publik untuk membedakan antara pemerintahan yang profesional dan pemerintahan yang tidak menjalankan kepentingan publik,” ungkap Feri.
Nenden menilai inisiatif tersebut dapat menjadi salah satu alternatif untuk menyampaikan aspirasi publik di tengah ruang demokrasi yang dinilai semakin menyempit.
Ia menegaskan strategi tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan bentuk gerakan masyarakat sipil lainnya, tetapi menjadi alternatif yang dapat terus diuji dan dikembangkan.
Pada bagian akhir diskusi, para narasumber menekankan bahwa resiliensi masyarakat sipil tidak cukup dibangun hanya melalui keberanian menyampaikan kritik. Diperlukan pengorganisasian, konsolidasi lintas kelompok, penguatan jejaring, pemanfaatan teknologi secara strategis, serta peningkatan keamanan digital.
“Tantangannya adalah bagaimana berbagai kelompok masyarakat sipil tersebut dapat duduk bersama, membangun musyawarah, dan bergerak secara bersama-sama. Pengorganisasian masyarakat sipil bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah kewajiban,” kata Feri.
Pada akhirnya, forum tersebut menegaskan bahwa daya tahan masyarakat sipil tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan bertahan menghadapi tekanan, tetapi juga kemampuan untuk terus belajar, beradaptasi, membangun jejaring, dan memperkuat kekuatan bersama dalam menjaga ruang partisipasi publik dan fungsi kontrol terhadap kekuasaan. (Rls/WM)
: redaksi@mandarnesia.com
