Muliadi Saleh | Esais Reflektif | Arsitek Kesadaran
1 Oktober, Hari Kesaktian Pancasila seharusnya menjadi ruang bangsa untuk bertanya kembali: apa yang kita pelajari dari sejarah, dan bagaimana ia membawa kita ke masa depan?
Kita tahu bahwa sejarah di sekitar akhir September dan awal Oktober 1965 merupakan salah satu bagian paling kompleks dan traumatis dalam perjalanan Republik Indonesia. Pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965 terjadi penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira Angkatan Darat, yang kemudian dikenal dalam narasi resmi negara sebagai bagian dari G30S/PKI. Namun sejarah tidak hanya berisi peristiwa politik dan pergantian kekuasaan; ia juga menyimpan luka manusia yang panjang.
Fakta tersebut mengingatkan kita bahwa ketika bangsa berbicara tentang sejarah, yang dibicarakan bukan hanya tokoh, ideologi dan kekuasaan, melainkan juga manusia biasa yang kehilangan keluarga, rumah, pekerjaan, kebebasan, bahkan masa depan.
Karena itu, mengingat sejarah tidak sama dengan menghidupkan kembali kebencian. Mengingat adalah upaya agar manusia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Bangsa yang sehat bukan bangsa yang menghapus bagian sejarah yang pahit, melainkan bangsa yang cukup dewasa untuk melihat luka masa lalu dengan jernih, mengambil pelajaran darinya, menghormati korban, dan memastikan kekerasan politik tidak kembali menjadi jalan menyelesaikan perbedaan.
Pancasila bukan Sekadar Hafalan
Barangkali persoalan kita hari ini bukan kekurangan orang yang hafal Pancasila. Anak-anak sekolah dapat menyebut lima silanya, para pejabat dapat membacakannya dalam upacara, dan berbagai lembaga negara dapat menyelenggarakan seminar tentang ideologi bangsa. Persoalannya jauh lebih dalam: seberapa jauh Pancasila hidup dalam cara kita memperlakukan manusia yang berbeda dari kita?
Pancasila menjadi bermakna ketika Ketuhanan tidak berubah menjadi alasan untuk merendahkan keyakinan orang lain, ketika Kemanusiaan tidak berhenti sebagai slogan tetapi hadir dalam perlindungan terhadap yang lemah, ketika Persatuan tidak digunakan untuk membungkam perbedaan, ketika Kerakyatan tidak berhenti pada prosedur pemilihan, dan ketika Keadilan Sosial benar-benar dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Di situlah Pancasila berpindah dari teks ke tindakan, dari dinding kelas ke ruang kehidupan.
Dalam konteks demokrasi, data BPS memberikan cermin yang menarik. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2025 tercatat 78,19 dan berada dalam kategori sedang, menurut publikasi BPS yang diperbarui pada April 2026. Angka itu bukan alasan untuk berpuas diri maupun untuk berkecil hati; ia lebih tepat dibaca sebagai bahan evaluasi bahwa demokrasi membutuhkan pekerjaan terus-menerus—memperkuat kebebasan sipil, hak politik, lembaga demokrasi, pendidikan warga, sekaligus kesejahteraan sosial.
Demokrasi bukan Hanya menjadi Kotak Suara
Demokrasi jauh lebih luas daripada sekadar datang ke tempat pemungutan suara setiap pesta demokrasi. Ia juga menyangkut apakah warga berani menyampaikan pendapat, apakah kritik dapat disampaikan tanpa rasa takut, apakah hukum bekerja secara adil, apakah kelompok minoritas terlindungi, dan apakah kekuasaan bersedia mendengar suara masyarakat.
: redaksi@mandarnesia.com
