Ketika Legalitas Berjarak dengan Moral

Ketika anak-anak bertanya: “Mengapa kami harus jujur?” Bayangkan seorang guru berdiri di depan kelas dan berkata. “Kalian harus jujur. Kalian harus menyelesaikan pendidikan dengan benar. Kalian harus menghargai proses. Jangan mencari jalan pintas untuk mendapatkan pengakuan.” Kemudian seorang anak bertanya. “Kalau begitu, mengapa orang yang memikul jabatan tertinggi negara boleh diperdebatkan soal proses pendidikannya?” Pertanyaan itu tidak dapat dijawab hanya dengan mengatakan: “Karena secara hukum dia masih menjabat.” Sebab anak-anak tidak hanya belajar dari buku pelajaran.

Mereka belajar dari teladan yang mereka lihat. Mereka belajar dari bagaimana negara memperlakukan aturan. Mereka belajar dari bagaimana kekuasaan mempertanggungjawabkan dirinya. Dan yang paling penting, mereka belajar apakah prinsip berlaku sama bagi semua orang.

Inilah yang disebut sebagai hidden curriculum dalam kehidupan bernegara, masyarakat belajar nilai bukan hanya dari apa yang dikatakan oleh institusi, tetapi juga dari apa yang dilakukan oleh institusi dan para pemegang kekuasaan. Kekuasaan membutuhkan rasa malu. Dalam tradisi etika publik, rasa malu bukanlah kelemahan. Rasa malu justru merupakan mekanisme moral yang menjaga seseorang agar tidak menyalahgunakan kekuasaan.

Seorang pejabat publik idealnya tidak hanya bertanya. “Apakah saya masih sah secara hukum?”
Tetapi juga. “Apakah saya masih pantas secara etis?” Keduanya berbeda. Legalitas adalah batas minimum yang ditetapkan hukum. Etika adalah standar kepantasan yang seharusnya mengarahkan perilaku bahkan ketika hukum tidak memaksa.

Karena itu, ketika sebuah putusan pengadilan menyatakan bahwa suatu perkara tidak dapat diterima karena persoalan kewenangan atau kedudukan hukum, putusan tersebut tidak otomatis menghapus ruang bagi masyarakat untuk melakukan refleksi etis. Sebaliknya, justru di ruang inilah masyarakat sipil, akademisi, perguruan tinggi, organisasi profesi, media, dan lembaga pendidikan mempunyai pekerjaan penting: mengawal agar hukum tidak kehilangan jiwa etikanya.

Jangan pula menjadikan putusan MK sebagai vonis moral Namun terdapat satu prinsip yang harus dijaga. Kita tidak boleh mengubah temuan atau pertimbangan hukum menjadi tuduhan yang melampaui apa yang benar-benar dibuktikan. Putusan MK tidak menyatakan bahwa Gibran melakukan pemalsuan ijazah. Yang dinyatakan dalam pertimbangan adalah bahwa Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan mengenai dokumen kelulusan setara SMA atau sederajat yang menjadi dasar penyetaraan pendidikan tersebut. Sementara permohonan para pemohon sendiri dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum.

Perbedaan ini penting. Sebab kritik terhadap kekuasaan harus tetap menggunakan disiplin akademik. Kita boleh mempertanyakan, kita boleh mengkritik, kita boleh kecewa. Tetapi kita tidak boleh mengubah dugaan menjadi fakta. Justru kritik yang berbasis fakta akan lebih kuat daripada tuduhan yang emosional.

Persoalannya bukan hanya Gibran. Tetapi polemik ini seharusnya tidak berhenti pada satu nama.

Persoalan yang lebih besar adalah. Standar seperti apa yang ingin kita bangun bagi pejabat publik Indonesia? Apakah standar moral pejabat publik cukup berhenti pada “tidak terbukti melanggar hukum”? Ataukah bangsa ini ingin membangun budaya politik yang mengatakan. Pejabat publik harus memenuhi bukan hanya standar legalitas, tetapi juga standar integritas dan keteladanan.

Pertanyaan ini penting karena jabatan Wakil Presiden bukan hanya jabatan administratif. bagian dari kepemimpinan nasional. Beban yang dipikul bukan hanya konstitusional, tetapi juga simbolik. Setiap tindakan pemimpin akan dibaca oleh masyarakat sebagai bagian dari wajah negara. Moral tidak masuk dalam rekapitulasi suara. Barangkali inilah bagian terpenting dari persoalan ini. Moral memang tidak pernah dihitung dalam rekapitulasi suara.