Pilkades: Ada Apa dengan Warna Kuning?

Oleh Hamzah Durisa | Pegiat Literasi dan Penggerak GUSDURian

“Pelindo-Lindo Maririo Nanacanringo Pa’banua.”

Apakah warna kuning di baliho kampanye sekadar pilihan estetik, pilihan kendaraan politik, atau ada tanggung jawab moral di baliknya? Pertanyaan ini menyeruak menjelang Pilkades serentak di 77 desa di Kabupaten Polewali Mandar, saat marak calon kepala desa tampil dengan busana atau latar kuning.

Bagi masyarakat Mandar, warna kuning bukan sekadar tren desain. Warna ini berakar kuat pada nilai kebudayaan malaqbiq—sebuah konsep luhur tentang keutamaan budi, kemuliaan, dan martabat manusia. Lantas, ketika simbol ini masuk ke panggung kontestasi politik desa, apakah nilai-nilai kemuliaan itu juga hadir dalam perilaku para calon pemimpinnya?

Demokrasi desa bukan sekadar hitung-hitungan suara. Simbol visual seperti foto dan pilihan warna pakaian adalah bahasa komunikasi politik untuk memikat pemilih. Fenomena maraknya warna kuning tentu memicu rasa penasaran: apakah ini sekadar selera visual, arahan perancang, afiliasi partai, atau pesan filosofis tertentu?

Tanpa konfirmasi kandidat, kita tentu tak boleh berspekulasi. Pilihan warna yang sama juga tak otomatis menandakan adanya koordinasi politik. Namun, fenomena ini membuka ruang refleksi mendalam. Polewali Mandar berdiri di atas kekayaan budaya yang sepatutnya menjadi kompas etika berdemokrasi.

Persoalan utamanya bukanlah siapa yang memakai warna kuning, melainkan bagaimana nilai malaqbiq yang melekat padanya diwujudkan secara nyata. Pada akhirnya, menjadi pemimpin yang bermartabat bukan soal seberapa ‘kuning’ baju yang dikenakan, melainkan seberapa mulia tindakan dan rasa tanggung jawabnya dalam melayani masyarakat.

Warna Kuning, Malaqbiq, dan Martabat Kepemimpinan

Dalam kosmologi dan tradisi kebudayaan Mandar, warna kuning menduduki tempat simbolis yang sangat dihormati. Hal ini terefleksi jelas dalam lambang daerah Kabupaten Polewali Mandar, di mana warna kuning dimaknai sebagai simbol keutamaan sifat berharkat dan bermartabat atau malaqbiq. Makna ini bertaut erat dengan pepatah klasik:

“Pelindo-lindo maririo nanacanringo’o pa’banua.”

Ungkapan luhur ini menuntut seorang pemimpin memiliki wajah yang teduh dan sifat yang mulia, agar ia sungguh-sungguh dicintai serta menjadi pengayom yang aman bagi rakyatnya. Falsafah tersebut memberi cermin jernih dalam menatap dinamika Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Simbol warna yang sarat pesan kemuliaan ini menjadi pengingat nyaring: kepemimpinan sejati tak cukup dibangun di atas penampilan luar yang elok. Ada beban moral, etika, dan tanggung jawab sosial yang harus menyertai setiap simbol yang dikenakan di depan khalayak.