Majene sebagai Ruang Dialektika

Dari Cafe ke Kebijakan

Penulis: Zulkarnain Hasanuddin, S.E.,M.M

Dosen STIE Yapman Majene

DISKUSI publik yang mulai tumbuh dari ruang-ruang informal seperti cafe, adalah cermin dari denyut demokrasi yang tetap berdetak. Dan ketika seorang pemimpin hadir menjumpai rakyatnya bukan dalam forum seremonial yang sesak protokoler, tetapi dalam percakapan yang lebih cair dan setara, sebenarnya di situlah praktik demokrasi yang paling otentik dan original. Sebab Demokrasi tidak lagi hanya berhenti pada prosedur elektoral, tetapi berubah menjadi relasi dialogis antara pemimpin dan rakyat.

Dalam Demokrasi deliberatif, yang populer dari buku-buku karya pemikir seperti Jürgen Habermas, dimana ruang publik menjadi ruang yang tidak hampa, karena di isi dengan pertukaran gagasan dan pikiran-pikiran yang rasional dan inklusif. Contoh cafe kota tua, menjadi “public sphere” ruang publik- di mana warga menyampaikan keluh kesah, kritik, sekaligus harapan, sementara pemimpin menunjukkan keterbukaan untuk mendengar dan merespons. Relasi semacam ini bukan hanya pesan simbolik saja, tetapi jadi dasar bagi terbentuknya legitimasi moral dalam pemerintahan.

Apa yang terjadi dalam percakapan semacam itu juga mencerminkan etika kepemimpinan yang berbasis pada empati dan responsivitas. Kepemimpinan tidak lagi ditafsirkan sebagai otoritas yang menjaga jarak, tetapi sebagai aksi nyata yang hadir, mendengar, dan bertindak. Respons pemimpin terhadap aspirasi rakyat menjadi variabel penting dari kualitas tata kelola pemerintahan. Dalam konteks ini, kolaborasi tidak lagi hanya sebagai jargon, tetapi sebuah keniscayaan yang lahir dari interaksi yang setara ( egaliter ) dan saling percaya.

Majene, sebagai kota tua sekaligus kota pendidikan, punya modal sosial dan kultural yang kuat untuk merawat tradisi dialektika semacam ini. Identitas sebagai kota tua mengandung memori historis tentang peradaban yang telah lama tumbuh, sementara status sebagai kota pendidikan menegaskan keberadaan komunitas intelektual yang kritis dan reflektif. Kombinasi keduanya menjadikan Majene bukan hanya jadi ruang teritorial, tetapi juga ruang epistemik, tempat di mana gagasan diuji, diperdebatkan, dan dikembangkan.

Cafe Kota tua menjadi ruang teritori para cendikia dan intelektual majene berdialog. Sekaligus menjadi simbol kesadaran tempat pikiran diracik untuk terus bergerak, dan menjadi arena kepimpinan diuji dalam membuka diri terhadap kritik dan masukan. Di tengah berbagai tantangan pembangunan daerah, praktik-praktik kecil semacam ini justru menjadi fondasi besar bagi terbangunnya pemerintahan yang partisipatif, adaptif dan menjaga peradaban.

Sebab Demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari seberapa sering pemimpin berganti melalui pemilu ataupun pilkada, tetapi dari seberapa intens percakapan publik berlangsung dan seberapa serius pemimpin meresponsnya. Majene, dengan seluruh kekayaan historis dan intelektualnya, memiliki peluang besar untuk menjadi model bagaimana demokrasi dirawat melalui dialog, dari meja-meja sederhana, menuju kebijakan yang berdampak nyata.