CATATAN REGULASI DAN RUJUKAN HUKUM
Sebagai landasan akademis dan normatif tulisan ini, beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan adalah:
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pasal 1 ayat (3): Indonesia adalah negara hukum.
- Pasal 18 ayat (4): Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah dipilih secara demokratis.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
- Pasal 176 ayat (1): Dasar pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur melalui pemilihan oleh DPRD Provinsi.
- Pasal 176 ayat (2): Pengusulan dua calon oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusung melalui Gubernur.
- Pasal 176 ayat (4): Pengisian hanya dapat dilakukan apabila sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan sejak jabatan kosong.
- Pasal 176 ayat (5): Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Pasal 65: Tugas dan wewenang Kepala Daerah.
- Pasal 66: Tugas Wakil Kepala Daerah, termasuk membantu Kepala Daerah dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Pasal 10 ayat (1): Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), termasuk kepastian hukum, keterbukaan, kecermatan, dan kepentingan umum.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota
- Pasal 95: Prinsip pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat dan pemungutan suara apabila diperlukan, sesuai ketentuan yang berlaku.













