PAW Wakil Gubernur Sulbar: Demokrasi, Hukum, dan Kepentingan Rakyat

by

CATATAN REGULASI DAN RUJUKAN HUKUM

Sebagai landasan akademis dan normatif tulisan ini, beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan adalah:

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  • Pasal 1 ayat (3): Indonesia adalah negara hukum.
  • Pasal 18 ayat (4): Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah dipilih secara demokratis.
  1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016
  • Pasal 176 ayat (1): Dasar pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur melalui pemilihan oleh DPRD Provinsi.
  • Pasal 176 ayat (2): Pengusulan dua calon oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusung melalui Gubernur.
  • Pasal 176 ayat (4): Pengisian hanya dapat dilakukan apabila sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan sejak jabatan kosong.
  • Pasal 176 ayat (5): Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan.
  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  • Pasal 65: Tugas dan wewenang Kepala Daerah.
  • Pasal 66: Tugas Wakil Kepala Daerah, termasuk membantu Kepala Daerah dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan.
  1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
  • Pasal 10 ayat (1): Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), termasuk kepastian hukum, keterbukaan, kecermatan, dan kepentingan umum.
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota
  • Pasal 95: Prinsip pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat dan pemungutan suara apabila diperlukan, sesuai ketentuan yang berlaku.