Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
Oleh karena itu, penting untuk membedakan pemilihan Wakil Gubernur melalui DPRD dalam rangka pengisian kekosongan jabatan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung.
Pemilihan melalui mekanisme Pasal 176 UU Nomor 10 Tahun 2016 bukanlah tahapan pemungutan suara yang diselenggarakan oleh KPU. Kewenangan pelaksanaan pemilihannya berada pada DPRD Provinsi.
Pemahaman terhadap batas kewenangan ini penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam menempatkan peran masing-masing lembaga negara.
Dalam negara hukum, kewenangan kelembagaan harus dilaksanakan secara proporsional, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Setelah Terpilih, Saatnya Mengutamakan Kepentingan Rakyat
Terlepas dari dinamika yang berlangsung selama proses pemilihan, jabatan Wakil Gubernur pada hakikatnya merupakan amanah untuk mengabdi kepada masyarakat.
Wakil Gubernur bukan sekadar pelengkap struktur pemerintahan daerah, melainkan memiliki kedudukan dan tanggung jawab dalam membantu Gubernur menjalankan roda pemerintahan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, serta mendukung terwujudnya pembangunan daerah.
Hal tersebut sejalan dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tugas Wakil Kepala Daerah, antara lain membantu Kepala Daerah dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, mengoordinasikan kegiatan perangkat daerah dan instansi vertikal, memantau serta mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi Wakil Gubernur, serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah.
Dengan demikian, posisi Wakil Gubernur memiliki dimensi tanggung jawab pemerintahan yang nyata, bukan sekadar kedudukan simbolis atau jabatan politik.
Sulawesi Barat masih memiliki berbagai tantangan pembangunan yang membutuhkan perhatian dan kerja bersama. Mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan, hingga pemerataan pembangunan antardaerah.
Berbagai tantangan tersebut tentu tidak dapat diselesaikan hanya dengan kekuatan satu figur atau satu kelompok politik. Diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, pemerintah kabupaten, dunia usaha, akademisi, serta seluruh elemen masyarakat.














