PAW Wakil Gubernur Sulbar: Demokrasi, Hukum, dan Kepentingan Rakyat

by

Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik meliputi asas kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.

Dalam konteks pengisian jabatan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, prinsip tersebut menghendaki agar setiap tahapan dilaksanakan berdasarkan kewenangan dan prosedur yang tepat.

Proses tersebut sekurang-kurangnya harus memperhatikan:

  1. Keabsahan dasar terjadinya kekosongan jabatan Wakil Gubernur.
  2. Kesesuaian pengusulan dua calon oleh partai politik atau gabungan partai politik pengusung.
  3. Pemenuhan persyaratan calon sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  4. Pelaksanaan pemilihan melalui rapat paripurna DPRD sesuai ketentuan hukum dan tata tertib DPRD.
  5. Penyampaian hasil pemilihan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
  6. Proses penetapan, pengesahan, dan pelantikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini, Pasal 176 ayat (2) mengatur jalur pengusulan calon, sedangkan Pasal 176 ayat (5) menjadi dasar pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Gubernur.

Perlu dipahami bahwa terpilihnya seseorang dalam rapat paripurna DPRD merupakan hasil dari tahapan pemilihan. Hal tersebut perlu dibedakan dari selesainya seluruh proses administrasi dan pengangkatan sebagai pejabat definitif.

Dengan demikian, penyampaian hasil pemilihan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku menjadi bagian penting dalam rangkaian pengisian jabatan tersebut.

Di sinilah pentingnya tertib kewenangan dan tertib administrasi pemerintahan. Setiap lembaga harus menjalankan tugas berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, tanpa mengambil alih fungsi lembaga lain.

Prinsip tersebut merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kepastian hukum tidak hanya memberikan perlindungan terhadap proses pengambilan keputusan, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

  1. Dimensi Kelembagaan: Memahami Batas Peran DPRD, Pemerintah Daerah, dan KPU

Ada satu aspek yang juga penting untuk diberikan perhatian, yaitu pembagian kewenangan antarlembaga dalam proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur.

Dalam mekanisme ini, DPRD Provinsi memiliki kewenangan melakukan pemilihan berdasarkan ketentuan Pasal 176 UU Nomor 10 Tahun 2016. Partai politik atau gabungan partai politik pengusung menjalankan kewenangan pengusulan calon, sedangkan Gubernur menjadi jalur penyampaian usulan calon kepada DPRD.

Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri dan Presiden menjalankan tahapan sesuai kewenangan dalam proses penyampaian hasil, penetapan, pengesahan, dan pelantikan.