Oleh: Hamzah Durisa (Pegiat Literasi/Warga Desa Lampoko)
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 30 November mendatang bukan sekadar agenda rutin kalender pemerintahan daerah. Momentum ini adalah ruang besar bagi warga desa untuk menentukan arah kehidupan bersama selama satu periode kepemimpinan ke depan.
Di tingkat paling dekat dengan warga, kepala desa memegang peran strategis dalam menggerakkan pembangunan, menjaga kerukunan sosial, mengelola anggaran desa secara transparan, serta memastikan pelayanan publik berjalan adil bagi siapa saja. Karena dampaknya menyentuh keseharian keluarga di desa, kualitas pilihan warga di bilik suara akan sangat menentukan apakah desa bergerak maju atau justru tertahan oleh kepentingan jangka pendek.
Stop Memilih Karena Iming-iming!
Dalam dinamika pemilihan kepala desa, pemilih sering kali dihadapkan pada berbagai godaan yang mengaburkan penilaian objektif. Salah satu tantangan terbesar adalah politik uang dan berbagai bentuk iming-iming sesaat. Pemberian bantuan tunai, barang, atau janji keuntungan material menjelang hari pencoblosan kerap terasa menarik bagi warga yang sedang menghadapi kebutuhan mendesak. Namun, iming-iming tersebut sebenarnya adalah transaksi yang mahal bagi masa depan desa.
Ketika seseorang membeli suara, maka orientasi kepemimpinannya berpotensi bergeser dari kepentingan publik menjadi upaya balik modal atau membalas budi kepada kelompok tertentu. Dana desa dan program pembangunan yang seharusnya dinikmati secara merata berisiko tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, mengedukasi pemilih agar menolak iming-iming bukan berarti bersikap kaku, melainkan bentuk perlindungan terhadap hak dan kesejahteraan warga sendiri dalam jangka panjang.
Selain godaan materi, faktor kedekatan personal juga sering menjadi pertimbangan utama. Kedekatan karena hubungan keluarga, ikatan marga, pertemanan lama, atau kesamaan latar belakang sosial memang wajar dalam kehidupan masyarakat desa yang akrab. Rasa saling mengenal dan saling menghormati adalah modal sosial yang berharga. Akan tetapi, kedekatan semata tidak cukup untuk menjamin bahwa seseorang mampu memimpin pemerintahan desa secara efektif.
Mengelola desa membutuhkan pemahaman aturan, kemampuan menyusun rencana kerja yang terukur, ketertiban administrasi, serta ketegasan dalam mengambil keputusan yang adil. Memilih hanya karena merasa dekat tanpa melihat kemampuan kerja berisiko membuat desa kehilangan kesempatan mendapatkan pemimpin yang benar-benar siap bekerja.
Dipilih karena Kepantasan
Karena itu, pemilih perlu menggeser cara pandang dari sekadar memilih sosok yang dikenal menjadi memilih sosok yang memiliki kompetensi. Kompetensi berkaitan dengan bekal pengetahuan, pemahaman regulasi, dan keterampilan praktis yang dimiliki seorang calon kepala desa. Calon yang kompeten memahami bagaimana mekanisme pemerintahan desa bekerja, bagaimana menyusun anggaran yang akuntabel, serta bagaimana menyelaraskan program desa dengan kebijakan pembangunan daerah.
Ia tidak gagap menghadapi aturan dan tidak mengandalkan kebiasaan lama yang kurang tertib. Masyarakat dapat menilai kompetensi ini melalui cara calon menjelaskan gagasan, ketepatan program yang ditawarkan dengan kebutuhan nyata warga, serta rekam jejaknya dalam mengurus kegiatan kemasyarakatan atau pekerjaan sebelumnya.
Di samping kompetensi, kapasitas seorang calon juga perlu dicermati secara saksama. Jika kompetensi adalah bekal pengetahuan dan keterampilan, maka kapasitas adalah daya dukung, ketangguhan, dan kemampuan nyata untuk mengeksekusi rencana di lapangan. Pemimpin desa berkapasitas mampu menggerakkan perangkat desa, bekerja sama dengan Badan Permusyawaratan Desa, membangun komunikasi yang konstruktif dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten, serta merespons persoalan warga dengan sigap.
Kapasitas juga terlihat dari kematangan emosi dan kejernihan berpikir saat menghadapi situasi sulit, misalnya ketika terjadi perbedaan pendapat di tengah warga atau ketika anggaran terbatas. Pemimpin dengan kapasitas yang memadai tidak mudah panik, tidak melempar tanggung jawab, dan mampu menjaga kesinambungan program hingga tuntas.
Lebih jauh lagi, desa membutuhkan pemimpin yang mampu merangkul semua kalangan. Dalam kontestasi pemilihan, perbedaan pilihan sering kali memicu ketegangan kecil di tingkat dusun, kelompok tani, pemuda, maupun lingkungan keluarga. Jika calon kepala desa hanya mengandalkan kelompok pendukung intinya, maka setelah pemilihan selesai, potensi perpecahan bisa bertahan lama.















