PAW Wakil Gubernur Sulbar: Demokrasi, Hukum, dan Kepentingan Rakyat

by

Oleh: Heri Dahnur Syam SE.Sy., MM | Komisioner KPU Kabupaten Polewali Mandar Divisi Hukum dan Pengawasan

Pendahuluan: Momentum Demokrasi dan Ketatanegaraan Daerah

Terpilihnya Syamsul Samad dalam pemilihan Wakil Gubernur Sulawesi Barat melalui mekanisme pengisian kekosongan jabatan untuk sisa masa jabatan 2025–2030 menjadi bagian penting dari dinamika ketatanegaraan di Provinsi Sulawesi Barat.

Pemilihan yang berlangsung melalui Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat pada Jumat, 20 November 2026, tersebut menghasilkan 34 suara untuk Syamsul Samad dan 9 suara untuk Fatmawati Salim dari total 43 suara yang digunakan. Pemilihan ini dilaksanakan untuk mengisi kekosongan jabatan setelah Wakil Gubernur Sulawesi Barat sebelumnya, almarhum Salim S. Mengga, meninggal dunia pada Januari 2026.

Peristiwa ini bukan sekadar pergantian figur dalam struktur pemerintahan daerah. Lebih dari itu, terdapat dimensi hukum, demokrasi, dan tata kelola pemerintahan yang menarik untuk dicermati. Sebab, setiap proses pengisian jabatan publik pada hakikatnya harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi dan peraturan perundang-undangan, sekaligus diarahkan untuk memastikan keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari perspektif hukum tata negara, peristiwa ini memberikan ruang refleksi bahwa demokrasi tidak hanya berbicara tentang bagaimana seseorang memperoleh kekuasaan, tetapi juga bagaimana proses tersebut dilaksanakan berdasarkan hukum, kewenangan, dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.

  1. Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Gubernur sebagai Mekanisme Konstitusional

Dalam sistem pemerintahan daerah, kekosongan jabatan wakil kepala daerah merupakan kondisi yang telah diantisipasi oleh peraturan perundang-undangan. Negara menyediakan mekanisme hukum agar keberlangsungan pemerintahan tetap terjaga dan tidak mengalami kekosongan kepemimpinan dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Landasan hukum utama pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur adalah Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Pasal 176 ayat (1) mengatur bahwa apabila Wakil Gubernur berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian jabatan dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi berdasarkan usulan partai politik atau gabungan partai politik pengusung.

Selanjutnya, Pasal 176 ayat (2) menentukan bahwa partai politik atau gabungan partai politik pengusung mengusulkan dua orang calon Wakil Gubernur kepada DPRD melalui Gubernur untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.

Ketentuan ini memperlihatkan bahwa pengisian jabatan Wakil Gubernur bukanlah proses yang lahir dari pertimbangan politik semata, melainkan telah memiliki dasar hukum dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang.

Hal penting lainnya terdapat dalam Pasal 176 ayat (4) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang menentukan bahwa pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur hanya dapat dilakukan apabila sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan, terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.